Benny Rhamdani: Pers Berperan Penting Memajukan BP2MI
Rabu, 26 Juni 2024 - 12:12 WIB
Media Gathering yang digelar Biro Hukum dan Humas BP2MI dengan para jurnalis di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2024). Foto/Istimewa
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas literasi dari sisi narasumber, dan praktisi yang berbeda untuk memperluas sudut pandang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut dia, kekuatan dan kehancuran sebuah negara bergantung pada dua hal.
Pertama, mata uang. Kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengoreksi lembaga negara. Hal itu disampaikannya dalam acara Media Gathering yang digelar Biro Hukum dan Humas BP2MI dengan para jurnalis di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2024).
"Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi. Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan. Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini," kata Benny dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).
Di sisi lain, yang terhimpun dari kegiatan Media Gathering adalah tanggapan sejumlah jurnalis terhadap BP2MI. Di antaranya dari Anton, jurnalis Media iNews, menyentil soal tema Media Gathering, yakni terkait Naratif Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam hal mendorong narasi ke publik, BP2MI harus dilihat dari sisi isu dan program yaitu mestinya bersifat universal. Karena banyak yang dikerjakan BP2MI, tidak sekadar pelepasan G to G," kata Anton.
Sementara itu, menurut Agung dari Detik.com, jika pada tahun-tahun sebelumnya, BP2MI mengemas narasi TPPO dengan menarik, yakni penggerebekan tempat penampungan CPMI yang akan diberangkatkan secara ilegal, dan perang semesta terhadap sindikat terbukti mulai membawa hasil yang baik. Sindikat dan mafia penempatan memang harus diperangi.
"Melawan calo dan sindikat dari desa harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI juga melakukan tindakan pencegahan di hulu, namun tertutup seremoni pelepasan yang kesannya hanya berperan pada tingkat hilir saja," tutur Agung.
Untuk diketahui, acara Capacity Building melalui Media Gathering ini dibuka secara resmi Plh Sekretaris Utama BP2MI Irjen Pol Ketut Suardana, yang mewakili Kepala BP2MI. I Ketut berperan agar gong perang terhadap Sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu hal yang sangat penting dilakukan.
"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujar Ketut Suardana.
Pertama, mata uang. Kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengoreksi lembaga negara. Hal itu disampaikannya dalam acara Media Gathering yang digelar Biro Hukum dan Humas BP2MI dengan para jurnalis di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2024).
"Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi. Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan. Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini," kata Benny dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).
Di sisi lain, yang terhimpun dari kegiatan Media Gathering adalah tanggapan sejumlah jurnalis terhadap BP2MI. Di antaranya dari Anton, jurnalis Media iNews, menyentil soal tema Media Gathering, yakni terkait Naratif Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam hal mendorong narasi ke publik, BP2MI harus dilihat dari sisi isu dan program yaitu mestinya bersifat universal. Karena banyak yang dikerjakan BP2MI, tidak sekadar pelepasan G to G," kata Anton.
Sementara itu, menurut Agung dari Detik.com, jika pada tahun-tahun sebelumnya, BP2MI mengemas narasi TPPO dengan menarik, yakni penggerebekan tempat penampungan CPMI yang akan diberangkatkan secara ilegal, dan perang semesta terhadap sindikat terbukti mulai membawa hasil yang baik. Sindikat dan mafia penempatan memang harus diperangi.
"Melawan calo dan sindikat dari desa harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI juga melakukan tindakan pencegahan di hulu, namun tertutup seremoni pelepasan yang kesannya hanya berperan pada tingkat hilir saja," tutur Agung.
Untuk diketahui, acara Capacity Building melalui Media Gathering ini dibuka secara resmi Plh Sekretaris Utama BP2MI Irjen Pol Ketut Suardana, yang mewakili Kepala BP2MI. I Ketut berperan agar gong perang terhadap Sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu hal yang sangat penting dilakukan.
"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujar Ketut Suardana.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda