Tahun 2023 Pertamina Gunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri hingga Rp374 Triliun
Rabu, 12 Juni 2024 - 15:46 WIB
Pekerja HSSE Pertamina menjaga proses pembangunan Refinery Development Masterplan (RDMP) Kilang Pertamina, RDMP menjadi salah satu program dengan serapan TKDN. (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA - Sepanjang 2023, Pertamina Group berhasil menyerap realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 47 persen dari total TKDN BUMN secara nasional, atau sebesar Rp374 triliun.
Pertamina menjalankan mandat penggunaan TKDN secara maksimal, dengan realisasi terbesar berasal dari pengadaan hydro (migas dan lainnya). Selain itu, pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa, yang secara total mencapai 73,2 persen dari kontrak Pertamina Group.
“Penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Pertamina untuk dapat ikut menghidupkan berbagai industri di dalam negeri dan menggerakkan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden. Kami juga meyakini, produk dalam negeri memiliki kualitas yang tinggi dan berdaya saing,” tutur Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan.
Dengan capaian TKDN ini, pada Maret 2024 lalu, Pertamina mendapat apresiasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 untuk Kategori Badan Usaha Milik Negara dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia. TKDN Pertamina Grup senilai Rp374 triliun, atau 47 persen dari total capaian TKDN BUMN tahun 2023 sekitar Rp800 triliun.
Ilustrasi proyek Pertamina menggunakan komponen dalam negeri (TKDN), untuk memajukan industri nasional dan menggerakkan ekonomi nasional.(Foto: dok Pertamina)
"Kami berterima kasih atas apresiasi dari Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan TKDNnya, sehingga dapat lebih mendukung industri dalam negeri serta berdampak positif bagi perekonomian nasional," kata Fadjar menambahkan.
Berdasarkan studi Pertamina Energy Institut dan Universitas Indonesia, capaian TKDN Pertamina ini juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) yakni lapangan kerja bagi 4,1 juta orang, serta peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp702 triliun, atau setara 3,4 persen nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (PDB ADHB). Secara perekonomian nasional, hal ini berpotensi menghasilkan pendapatan negara hingga Rp1.251 triliun.
Pertamina menjalankan mandat penggunaan TKDN secara maksimal, dengan realisasi terbesar berasal dari pengadaan hydro (migas dan lainnya). Selain itu, pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa, yang secara total mencapai 73,2 persen dari kontrak Pertamina Group.
“Penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Pertamina untuk dapat ikut menghidupkan berbagai industri di dalam negeri dan menggerakkan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden. Kami juga meyakini, produk dalam negeri memiliki kualitas yang tinggi dan berdaya saing,” tutur Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan.
Dengan capaian TKDN ini, pada Maret 2024 lalu, Pertamina mendapat apresiasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 untuk Kategori Badan Usaha Milik Negara dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia. TKDN Pertamina Grup senilai Rp374 triliun, atau 47 persen dari total capaian TKDN BUMN tahun 2023 sekitar Rp800 triliun.
Ilustrasi proyek Pertamina menggunakan komponen dalam negeri (TKDN), untuk memajukan industri nasional dan menggerakkan ekonomi nasional.(Foto: dok Pertamina)
"Kami berterima kasih atas apresiasi dari Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan TKDNnya, sehingga dapat lebih mendukung industri dalam negeri serta berdampak positif bagi perekonomian nasional," kata Fadjar menambahkan.
Berdasarkan studi Pertamina Energy Institut dan Universitas Indonesia, capaian TKDN Pertamina ini juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) yakni lapangan kerja bagi 4,1 juta orang, serta peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp702 triliun, atau setara 3,4 persen nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (PDB ADHB). Secara perekonomian nasional, hal ini berpotensi menghasilkan pendapatan negara hingga Rp1.251 triliun.
tulis komentar anda