BKSAP Ungkap Namibia Ingin Belajar dari Indonesia Teknologi Air dan Pangan
Rabu, 12 Juni 2024 - 15:30 WIB
Ketua Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR Putu Supadma Rudana saat melaksanakan kunjungan kerja bersama anggota BKSAP ke Namibia, Afrika pada 2-8 Juni 2024. Foto/Istimewa
JAKARTA - Ketua Delegasi Kunjungan Diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengungkapkan Namibia ingin belajar dari Indonesia mengenai teknologi air dan pangan. Putu mengatakan, parlemen Indonesia siap menjembatani potensi kerja sama berbagai bidang antara Indonesia dengan Namibia.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja bersama anggota BKSAP ke Namibia, Afrika pada 2 - 8 Juni 2024. Setelah diterima secara resmi oleh Ketua National Assembly Namibia, delegasi BKSAP kemudian diterima oleh Chairperson of National Council, Hon. Lukas Sinimbo Muha di National Council Building, Windhoek, Khomas Region, Namibia.
Ikut mendampingi, Duta Besar RI untuk Namibia Wisnu Edi Pratignyo. Dalam kesempatan itu, Putu menyampaikan ada beberapa hal yang dibahas di antaranya ketahanan pangan (food security), ketahanan air (water security), pertanian, perikanan, pendidikan, dan kebudayaan.
Legislator asal Bali ini berpendapat bahwa Namibia dengan iklim yang sangat berat menyebabkan terjadinya kekeringan yang parah dan terbatasnya sumber air. Maka itu, Putu mengatakan, Namibia ingin sekali belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan pangan, ketahanan air secara berkelanjutan untuk memberikan layanan akses air bersih bagi masyarakat Namibia.
Sebab, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan serta cukup mampu mengelola air dengan kearifan lokal yang dimiliki. Indonesia juga baru saja menjadi tuan rumah Forum Air Dunia (World Water Forum) ke-10 di Bali Tahun 2024.
Forum itu menghasilkan komitmen parlemen dunia akan membentuk jaringan kaukus air dan mengarustamakan berbagai kerja sama untuk menjaga ketahanan air. “Namibia tidak memiliki banyak sumber air. Oleh karena itu Namibia ingin belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan air, agar bisa mengakses air bersih bagi masyarakat secara mandiri. Dan bersama mencari solusi untuk mewujudkan teknologi air,” ujar Putu.
Anggota biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk komite Pembangunan Keberlanjutan ini menambahkan, selain ketahanan air, sektor pertanian, perikanan dan pendidikan juga sangat penting bagi Namibia. Indonesia dan Namibia sejak 2009 sudah bekerja sama di sektor pertanian melalui Universitas UGM dan Universitas Namibia.
"Universitas Gajah Mada (UGM) sudah sepakat dengan Kementerian Pertanian Namibia untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan dan produksi benih tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi lahan kering dan cuaca Namibia untuk mendukung kebijakan Namibia dalam program ketahanan pangan dan swasembada. Perluasan kerjasama antara UGM dan Namibia juga terus dilakukan di bidang perbenihan, vaksin, dan kolaborasi program KKN,” tuturnya.
Lebih lanjut Putu mengatakan dalam pertemuan tersebut juga dibahas peningkatan konektivitas pergerakan barang agar Namibia bisa menjadi salah satu hub untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke Afrika, serta peningkatan wisatawan Indonesia ke Afrika. “Dengan begitu, Namibia memberlakukan bebas visa kepada WNI baik yang memiliki diplomatic, dinas dan regular pasport. Kita berharap, agar Indonesia mempertimbangkan untuk memberlakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Indonesia dan Namibia hingga kini terus menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang menyangkut kerja sama di bidang infrastruktur, kemaritiman dan khususnya dalam upaya memerangi illegal fishing. Peningkatan kerja sama tersebut dibahas dalam kunjungan kenegaraan Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 30 Agustus 2018. Diharapkan pemerintah Indonesia juga melakukan kunjungan balasan ke Namibia.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja bersama anggota BKSAP ke Namibia, Afrika pada 2 - 8 Juni 2024. Setelah diterima secara resmi oleh Ketua National Assembly Namibia, delegasi BKSAP kemudian diterima oleh Chairperson of National Council, Hon. Lukas Sinimbo Muha di National Council Building, Windhoek, Khomas Region, Namibia.
Ikut mendampingi, Duta Besar RI untuk Namibia Wisnu Edi Pratignyo. Dalam kesempatan itu, Putu menyampaikan ada beberapa hal yang dibahas di antaranya ketahanan pangan (food security), ketahanan air (water security), pertanian, perikanan, pendidikan, dan kebudayaan.
Legislator asal Bali ini berpendapat bahwa Namibia dengan iklim yang sangat berat menyebabkan terjadinya kekeringan yang parah dan terbatasnya sumber air. Maka itu, Putu mengatakan, Namibia ingin sekali belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan pangan, ketahanan air secara berkelanjutan untuk memberikan layanan akses air bersih bagi masyarakat Namibia.
Sebab, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan serta cukup mampu mengelola air dengan kearifan lokal yang dimiliki. Indonesia juga baru saja menjadi tuan rumah Forum Air Dunia (World Water Forum) ke-10 di Bali Tahun 2024.
Forum itu menghasilkan komitmen parlemen dunia akan membentuk jaringan kaukus air dan mengarustamakan berbagai kerja sama untuk menjaga ketahanan air. “Namibia tidak memiliki banyak sumber air. Oleh karena itu Namibia ingin belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan air, agar bisa mengakses air bersih bagi masyarakat secara mandiri. Dan bersama mencari solusi untuk mewujudkan teknologi air,” ujar Putu.
Anggota biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk komite Pembangunan Keberlanjutan ini menambahkan, selain ketahanan air, sektor pertanian, perikanan dan pendidikan juga sangat penting bagi Namibia. Indonesia dan Namibia sejak 2009 sudah bekerja sama di sektor pertanian melalui Universitas UGM dan Universitas Namibia.
"Universitas Gajah Mada (UGM) sudah sepakat dengan Kementerian Pertanian Namibia untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan dan produksi benih tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi lahan kering dan cuaca Namibia untuk mendukung kebijakan Namibia dalam program ketahanan pangan dan swasembada. Perluasan kerjasama antara UGM dan Namibia juga terus dilakukan di bidang perbenihan, vaksin, dan kolaborasi program KKN,” tuturnya.
Lebih lanjut Putu mengatakan dalam pertemuan tersebut juga dibahas peningkatan konektivitas pergerakan barang agar Namibia bisa menjadi salah satu hub untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke Afrika, serta peningkatan wisatawan Indonesia ke Afrika. “Dengan begitu, Namibia memberlakukan bebas visa kepada WNI baik yang memiliki diplomatic, dinas dan regular pasport. Kita berharap, agar Indonesia mempertimbangkan untuk memberlakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Indonesia dan Namibia hingga kini terus menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang menyangkut kerja sama di bidang infrastruktur, kemaritiman dan khususnya dalam upaya memerangi illegal fishing. Peningkatan kerja sama tersebut dibahas dalam kunjungan kenegaraan Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 30 Agustus 2018. Diharapkan pemerintah Indonesia juga melakukan kunjungan balasan ke Namibia.
(rca)
tulis komentar anda