Soal Pernyataan Wapres Terkait Dana Otsus Papua, Ini Respons Pimpinan Komite I DPD

Filep menambahkan, Wapres juga perlu ingat kebijakan pemekaran sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, dan bukan lagi sekadar usulan daerah. Maka aspirasi dari kepala daerah di Papua yang diterima menunjukkan bahwa anggaran ini kecil dalam konteks pemekaran.

”Bahkan tidak ada kebijakan afirmatif dari pemerintah terkait Dana Otsus, tidak ada sistem keuangan, sehingga sulit bagi pemda untuk mengatur kebijakan afirmasi berdasarkan UU Otsus. Hal-hal inilah yang harus dievaluasi, bukan tiba-tiba menyalahkan pemda. Oleh karenanya, saya berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemda, sehingga Orang Asli Papua sebagai subjek utama Otsus, dapat merasakan hasilnya,” tegas Filep.

Pimpinan Komite I DPD RI itu kemudian meminta pemerintah pusat bersikap konsisten dengan setiap kebijakan terkait Otsus. Filep berharap adanya tata aturan dan sistem kebijakan yang sinergis dan efisien dengan memperhatikan kewenangan daerah.

“Pemerintah pusat seharusnya konsisten dalam seluruh kebijakan yang dibuat. Jangan sampai waktu anggaran besar namun sektor pendidikan bermasalah, kesehatan bermasalah. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak hanya melihat hasil akhir digelontorkannya uang Otsus, tetapi harus punya grand design yang jelas mengenai Papua, yang kemudian diimplementasikan di daerah oleh pemda. Bagaimana Pemda bisa mendorong investasi yang adil bagi orang Papua, jika izin-izin investasi langsung diintervensi pusat? Itu cuma satu contoh saja,” kata Filep.

Pemerintah pusat juga harus menyediakan mekanisme pengawasan yang terintegrasi, termasuk tata cara pelaporan hasil Otsus. Pemda bisa saja khawatir tersandung korupsi, karena tidak ada pengaturan diskresi Otsus, yang membuat pemda bisa kreatif dalam membangun Papua.

”Ini yang berpotensi membuat dana mengendap, lalu di akhir tahun berupaya menghabiskan dana untuk kegiatan sporadis yang tidak berdampak pada pembangunan,” ungkap Filep.

Senator lulusan Doktoral Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) ini meminta pemerintah untuk tidak menyalahkan berbagai pihak dan mengutamakan evaluasi yang efektif bagi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Saya kira keluhan mengenai pendidikan, kesehatan, guru, adalah keluhan-keluhan sepanjang sejarah Otsus Papua. Wapres pasti paham soal itu, karena Beliau ditugaskan Presiden sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan di Papua. Maka menyalahkan pemda juga kurang tepat walaupun memang pemda harus menunjukkan kinerja afirmatif,” pungkas Filep