Potongan Tapera, PDIP: Sandang, Pangan, dan Papan Itu Tanggung Jawab Negara
Kamis, 06 Juni 2024 - 16:50 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada media saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024). FOTO/MPI/ACHMAD AL FIQRI
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai aturan kewajiban para pekerja membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Aturan itu, termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Hasto menilai kebijakan tersebut terkait kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengingatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan masyarakat.
"Ya kalau mencukupi sandang, pangan, papan itu kan sesuatu yang baik. Tapi implementasinya, baik jumlahnya (iuran), kesukarelaannya. Karena apa pun itu tanggung jawab negara sebenarnya," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Politikus asal Yogyakarta itu mewanti-wanti agar pemerintah tak mengeluarkan kebijakan kontradiktif. Ia menyinggung aturan pemberian izin konsesi tambang bagi organisasi keagamaan.
"Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat. Tapi pada saat yang lain, tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ. Ini yang menciptakan kontradiktif," kata Hasto.
"Padahal seharusnya seluruh sumber kekayaan alam kita dipakai sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, siapa rakyat Indonesia? Ya lebih dari 270 juta itu rakyat Indonesia," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah telah memperbarui aturan mengenai iuran Tapera, melalui revisi PP Nomor 25/2020 menjadi PP Nomor 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.
Ada dua kategori Peserta Tapera, yaitu Pekerja dan Pekerja Mandiri. Diwajibkan yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum untuk menjadi Peserta Tapera. Sedangkan yang berpenghasilan di bawah Upah minimum tidak wajib, tapi dapat menjadi Peserta. Batas usianya minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar
Hasto menilai kebijakan tersebut terkait kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengingatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan masyarakat.
"Ya kalau mencukupi sandang, pangan, papan itu kan sesuatu yang baik. Tapi implementasinya, baik jumlahnya (iuran), kesukarelaannya. Karena apa pun itu tanggung jawab negara sebenarnya," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Politikus asal Yogyakarta itu mewanti-wanti agar pemerintah tak mengeluarkan kebijakan kontradiktif. Ia menyinggung aturan pemberian izin konsesi tambang bagi organisasi keagamaan.
"Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat. Tapi pada saat yang lain, tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ. Ini yang menciptakan kontradiktif," kata Hasto.
"Padahal seharusnya seluruh sumber kekayaan alam kita dipakai sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, siapa rakyat Indonesia? Ya lebih dari 270 juta itu rakyat Indonesia," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah telah memperbarui aturan mengenai iuran Tapera, melalui revisi PP Nomor 25/2020 menjadi PP Nomor 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.
Ada dua kategori Peserta Tapera, yaitu Pekerja dan Pekerja Mandiri. Diwajibkan yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum untuk menjadi Peserta Tapera. Sedangkan yang berpenghasilan di bawah Upah minimum tidak wajib, tapi dapat menjadi Peserta. Batas usianya minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar
tulis komentar anda