Respons Tudingan di Medsos, BPJPH Tegaskan Kontak Layanan Official
Selasa, 04 Juni 2024 - 22:41 WIB
BPJPH merespons postingan konten di X dengan narasi yang menuding bahwa admin layanan sertifikasi halal BPJPH bersikap tidak sopan kepada penanya melalui chat WhatsApp. BPJPH memastikan nomor tersebut bukan nomor admin layanan Kemenag. FOTO/IST
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama (Kemenag) merespons postingan konten di media sosial X (Twitter) dengan narasi yang menuding bahwa admin layanan sertifikasi halal BPJPH bersikap tidak sopan kepada penanya melalui chat WhatsApp. BPJPH memastikan bahwa nomor tersebut bukan nomor admin layanan Kemenag.
"Kami tegaskan bahwa nomor tersebut bukanlah nomor WA layanan milik Kementerian Agama. Namun diduga nomor tersebut adalah milik seorang Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berada di bawah naungan salah satu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang ada," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Selasa (4/5/2024).
"Nomor layanan WA Kemenag yang benar adalah 081180103146. Sebagaimana dipublikasikan pada laman resmi kemenag.go.id atau juga di halal.go.id. Selain nomor tersebut, bukan nomor WA Kemenag meskipun mungkin mencatut nama Kemenag atau BPJPH." sambung Aqil.
Untuk itu, kata dia, saat ini pihaknya menugaskan tim Pengawasan JPH untuk menindaklanjuti kejadian ini secara komprehensif. Hingga saat ini, postingan tersebut sudah tidak lagi tampak di linimasa.
Aqil menjelaskan jika terbukti adanya kesalahan dan pelanggaran regulasi atau kode etik, maka kepada P3H atau LP3H tersebut dapat diberikan peringatan, atau diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Aqil juga menyayangkan kejadian tersebut.
Sebab, selama ini pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan layanan JPH kepada masyarakat melalui berbagai terobosan. Termasuk dengan mendorong peningkatan baik kuantitas maupun kualitas SDM layanan untuk mewujudkan layanan JPH yang profesional.
Sesuai amanat perundang-undangan, penyelenggaraan layanan JPH melibatkan banyak sekali aktor pelaksana layanan. Terdapat 71 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan SDM auditor halal di dalamnya sebanyak 1.272 orang di dalamnya, juga terdapat 253 LP3H dengan P3H sebanyak 96.851 orang P3H di dalamnya.
Selain itu, terdapat pula 17 Lembaga Pelatihan JPH, dan 8.059 orang penyelia halal. "Luasnya cakupan JPH dan besarnya ekosistem penyelenggaraan JPH memang menjadi potensi besar bagi pengembangan ekosistem produk halal kita," kata Aqil.
"Oleh karenanya, seluruh aktor layanan JPH terkait harus memastikan bahwa seluruh proses bisnis layanan yang dilaksanakan sesuai perannya masing-masing benar-benar berjalan dengan baik, profesional, sesuai ketentuan regulasi yang berlaku," pungkasnya.
Lihat Juga: One on One Bersama Kepala BPJPH Haikal Hassan: Silakan Jual Produk Nonhalal asalkan Kasih Tanda
"Kami tegaskan bahwa nomor tersebut bukanlah nomor WA layanan milik Kementerian Agama. Namun diduga nomor tersebut adalah milik seorang Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berada di bawah naungan salah satu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang ada," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Selasa (4/5/2024).
"Nomor layanan WA Kemenag yang benar adalah 081180103146. Sebagaimana dipublikasikan pada laman resmi kemenag.go.id atau juga di halal.go.id. Selain nomor tersebut, bukan nomor WA Kemenag meskipun mungkin mencatut nama Kemenag atau BPJPH." sambung Aqil.
Untuk itu, kata dia, saat ini pihaknya menugaskan tim Pengawasan JPH untuk menindaklanjuti kejadian ini secara komprehensif. Hingga saat ini, postingan tersebut sudah tidak lagi tampak di linimasa.
Aqil menjelaskan jika terbukti adanya kesalahan dan pelanggaran regulasi atau kode etik, maka kepada P3H atau LP3H tersebut dapat diberikan peringatan, atau diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Aqil juga menyayangkan kejadian tersebut.
Sebab, selama ini pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan layanan JPH kepada masyarakat melalui berbagai terobosan. Termasuk dengan mendorong peningkatan baik kuantitas maupun kualitas SDM layanan untuk mewujudkan layanan JPH yang profesional.
Sesuai amanat perundang-undangan, penyelenggaraan layanan JPH melibatkan banyak sekali aktor pelaksana layanan. Terdapat 71 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan SDM auditor halal di dalamnya sebanyak 1.272 orang di dalamnya, juga terdapat 253 LP3H dengan P3H sebanyak 96.851 orang P3H di dalamnya.
Selain itu, terdapat pula 17 Lembaga Pelatihan JPH, dan 8.059 orang penyelia halal. "Luasnya cakupan JPH dan besarnya ekosistem penyelenggaraan JPH memang menjadi potensi besar bagi pengembangan ekosistem produk halal kita," kata Aqil.
"Oleh karenanya, seluruh aktor layanan JPH terkait harus memastikan bahwa seluruh proses bisnis layanan yang dilaksanakan sesuai perannya masing-masing benar-benar berjalan dengan baik, profesional, sesuai ketentuan regulasi yang berlaku," pungkasnya.
Lihat Juga: One on One Bersama Kepala BPJPH Haikal Hassan: Silakan Jual Produk Nonhalal asalkan Kasih Tanda
(abd)
tulis komentar anda