HNW Sebut Ancaman dan Pembajakan Medsos Tokoh KAMI Ciderai Demokrasi
Kamis, 20 Agustus 2020 - 08:15 WIB
“Proses penegakan hukum dan pengusutan penting dilakukan secara tuntas, untuk membuktikan bahwa Negara benar-benar melaksanakan Pancasila, dan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, UUD NRI 1945,” paparnya.
Dia juga menilai bahwa deklarasi KAMI itu merupakan bentuk dari kepedulian para tokoh nasional terhadap situasi bangsa dan negara saat ini yang memerlukan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak. Sehingga, HNW mendukung deklarasi KAMI itu sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan negara hukum.
"Masukan atau kritikan sepedas apapun dalam semangat demokrasi, koridor hukum, dan cinta bangsa dan negara, apalagi oleh para tokoh-tokoh bangsa sekaliber itu, seharusnya justru diapresiasi pemerintah, sebagai bukti pemerintah ini memang betul-betul komitmen dan konsisten melaksanakan nilai demokrasi dan negara hukum, dan 8 tuntutan KAMI bisa digunakan pemerintah menjadi masukan atau kritik membangun agar pemerintah selalu dalam koridor bisa melaksanakan amanat rakyat secara lebih baik, sehingga berkemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin banyak dan kompleks," tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, di usianya yang ke 75 tahun ini, Indonesia terkena darurat kesehatan COVID-19 yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara, sekaligus yang bisa membawa kepada terjadinya resesi. Dia berpendapat bahwa pandangan setiap warga negara, apalagi para tokoh nasional yang telah berkecimpung dan berpengalaman dalam mengurus negara, perlu menjadi perhatian seluruh pihak, bukan justru diintimidasi atau bahkan dihalangi. (Baca juga: Sebut Ada Ancaman, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Rizal Ramli)
“Kehadiran mereka justru menguatkan kerja mengsi kemerdekaan Indonesia, serta memastikan bahwa Indonesia masih menganut demokrasi, hukum dan hak asasi manusia,” pungkasnya.
Dia juga menilai bahwa deklarasi KAMI itu merupakan bentuk dari kepedulian para tokoh nasional terhadap situasi bangsa dan negara saat ini yang memerlukan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak. Sehingga, HNW mendukung deklarasi KAMI itu sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan negara hukum.
"Masukan atau kritikan sepedas apapun dalam semangat demokrasi, koridor hukum, dan cinta bangsa dan negara, apalagi oleh para tokoh-tokoh bangsa sekaliber itu, seharusnya justru diapresiasi pemerintah, sebagai bukti pemerintah ini memang betul-betul komitmen dan konsisten melaksanakan nilai demokrasi dan negara hukum, dan 8 tuntutan KAMI bisa digunakan pemerintah menjadi masukan atau kritik membangun agar pemerintah selalu dalam koridor bisa melaksanakan amanat rakyat secara lebih baik, sehingga berkemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin banyak dan kompleks," tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, di usianya yang ke 75 tahun ini, Indonesia terkena darurat kesehatan COVID-19 yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara, sekaligus yang bisa membawa kepada terjadinya resesi. Dia berpendapat bahwa pandangan setiap warga negara, apalagi para tokoh nasional yang telah berkecimpung dan berpengalaman dalam mengurus negara, perlu menjadi perhatian seluruh pihak, bukan justru diintimidasi atau bahkan dihalangi. (Baca juga: Sebut Ada Ancaman, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Rizal Ramli)
“Kehadiran mereka justru menguatkan kerja mengsi kemerdekaan Indonesia, serta memastikan bahwa Indonesia masih menganut demokrasi, hukum dan hak asasi manusia,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :