Ditemui Pimpinan MPR, JK Soroti Persoalan Hukum Indonesia
Rabu, 22 Mei 2024 - 19:37 WIB
Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ditemui Pimpinan MPR untuk membahas sejumlah persoalan bangsa, di rumah JK, Jalan Brawijaya Raya, Rabu (22/5/2024). Foto/Ari Sandita/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ditemui Pimpinan MPR untuk membahas sejumlah persoalan bangsa, di rumah JK, Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). JK pun menyoroti tentang persoalan hukuk di Indonesia ini.
"Kunjungan silaturahim Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang, bagaimana Indonesia lebih baik," ujar JK di kediamannya, Rabu (22/5/2024).
Menurutnya, harus ada langkah-langkah perbaikan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sejumlah persoalan yang harus diperbaiki adalah praktek hukum di Indonesia ini dan sistem pemerintahan di Indonesia.
"Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktik hukum kita yang harus lebih baik lagi," jelasnya.
"Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang," tambahnya.
Selanjutnya kata dia, persoalan ekonomi Indonesia sehingga semua itu perlu adanya perencanaan jangka panjang. Lantas, janji yang memang telah disampaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye dahulu dijalankan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran dan tidak mengada-adakan sesuatu yang tak disampaikan saat kampanye dahulu.
"Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan," ungkapnya.
"Jadi efisiensi dan tujuannya jelas yang ada targetnya, jangan ada proyek tiba-tiba besar, itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya," sambungnya.
JK menambahkan, hal itu harus dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan bisa menghadapi persaingan dan tantangan ke depannya.
"Kunjungan silaturahim Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang, bagaimana Indonesia lebih baik," ujar JK di kediamannya, Rabu (22/5/2024).
Menurutnya, harus ada langkah-langkah perbaikan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sejumlah persoalan yang harus diperbaiki adalah praktek hukum di Indonesia ini dan sistem pemerintahan di Indonesia.
"Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktik hukum kita yang harus lebih baik lagi," jelasnya.
"Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang," tambahnya.
Selanjutnya kata dia, persoalan ekonomi Indonesia sehingga semua itu perlu adanya perencanaan jangka panjang. Lantas, janji yang memang telah disampaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye dahulu dijalankan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran dan tidak mengada-adakan sesuatu yang tak disampaikan saat kampanye dahulu.
"Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan," ungkapnya.
"Jadi efisiensi dan tujuannya jelas yang ada targetnya, jangan ada proyek tiba-tiba besar, itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya," sambungnya.
JK menambahkan, hal itu harus dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan bisa menghadapi persaingan dan tantangan ke depannya.
(maf)
tulis komentar anda