AJI Sebut Draf Revisi UU Penyiaran Menegosiasikan Jurnalisme Investigasi di Luar Nalar
Selasa, 14 Mei 2024 - 21:41 WIB
Nany Afrida dan Bayu Wardhana, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Foto/Istimewa
JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ikut menolak draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. AJI menilai, banyak poin yang akan merusak kinerja jurnalis dan produk jurnalistik yang diciptakan.
Ketua umum AJI, Nany Afrida meminta, partisipasi masyarakat terutama warga, orang-orang dan kelompok-kelompok yang ada hubungannya dengan penyiaran untuk menolak revisi UU tersebut, karena banyak penyimpangan yang terjadi.
"Kami melihat rencana menegosiasikan jurnalisme investigasi itu benar-benar di luar nalar saya sebagai jurnalis dan juga teman-teman yang lain. Karena bagaimanapun jurnalisme investigasi itu adalah strata tertinggi dari jurnalisme dan itu tidak semua orang bisa," ucap Nany di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
"Itulah yang membantu aparat keamanan kadang-kadang dalam mendapatkan informasi. Jangan jauh-jauh, contohnya saja ketika kasus dana bantuan, dari mana munculnya ketika itu? Dari jurnalis," tambahnya.
Nany menilai, pelarangan media investigatif yang dirumuskan dalam RUU penyiaran tersebut hal yang berlebihan. Dia berharap, agar perumusan RUU tersebut bisa melibatkan banyak pihak.
"Jadi saya pikir ini sedikit berlebihan. Jadi kalau bisa tolong ditunda sampai masa kepengurusan DPR yang baru, kemudian melibatkan semua orang sehingga ini bisa tetap mempertahankan kemerdekaan pers kita," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan, penolakan terhadap draf revisi UU Penyiaran tersebut dalam berbagai argumentasi. Pertama, penolakan yang pertama adalah politik hukum, tak dimasukkanya UU 40 Tahun 1999 dalam konsideran revisi UU tersebut.
"Ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluram platform," kata Ninik saat konferensi pers di kantor Dewan Pers, Jakarta, (14/5/2024).
Ketua umum AJI, Nany Afrida meminta, partisipasi masyarakat terutama warga, orang-orang dan kelompok-kelompok yang ada hubungannya dengan penyiaran untuk menolak revisi UU tersebut, karena banyak penyimpangan yang terjadi.
"Kami melihat rencana menegosiasikan jurnalisme investigasi itu benar-benar di luar nalar saya sebagai jurnalis dan juga teman-teman yang lain. Karena bagaimanapun jurnalisme investigasi itu adalah strata tertinggi dari jurnalisme dan itu tidak semua orang bisa," ucap Nany di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
"Itulah yang membantu aparat keamanan kadang-kadang dalam mendapatkan informasi. Jangan jauh-jauh, contohnya saja ketika kasus dana bantuan, dari mana munculnya ketika itu? Dari jurnalis," tambahnya.
Nany menilai, pelarangan media investigatif yang dirumuskan dalam RUU penyiaran tersebut hal yang berlebihan. Dia berharap, agar perumusan RUU tersebut bisa melibatkan banyak pihak.
"Jadi saya pikir ini sedikit berlebihan. Jadi kalau bisa tolong ditunda sampai masa kepengurusan DPR yang baru, kemudian melibatkan semua orang sehingga ini bisa tetap mempertahankan kemerdekaan pers kita," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan, penolakan terhadap draf revisi UU Penyiaran tersebut dalam berbagai argumentasi. Pertama, penolakan yang pertama adalah politik hukum, tak dimasukkanya UU 40 Tahun 1999 dalam konsideran revisi UU tersebut.
"Ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluram platform," kata Ninik saat konferensi pers di kantor Dewan Pers, Jakarta, (14/5/2024).
tulis komentar anda