Legislator PKS Dorong Investigasi Kasus 42 Balita Keracunan Makanan Tambahan Stunting
Senin, 13 Mei 2024 - 23:59 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto/Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong investigasi terhadap kasus 42 balita menderita keracunan di Majene, Sulawesi Barat setelah mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT) pencegah stunting. Menurut dia, investigasi menyeluruh diperlukan agar hal yang sama tidak kembali terulang, termasuk di wilayah lain.
Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju menemukan bakteri E-Coli dari sampel pemberian makanan tambahan (PMT) tersebut. Kurniasih mengatakan sejauh ini BPOM baru menemukan adanya bakteri E-Coli di dalam sampel, namun belum memastikan apakah bakteri E-Coli itu sudah ada sebelum makanan dibagikan atau ada karena makanan sudah basi.
"Jadi masih perlu ditarik lagi investigasinya apakah terdapat kandungan bakteri sebelum dibagikan atau karena sudah kedaluarsa lalu dibagikan. Dua-duanya tentu menyisakan catatan. Hasil investigasi ini dijadikan acuan bagi daerah lain agar kejadian yang sama tidak terulang," kata Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini, Senin (13/5/2024).
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan, saat ini tahun terakhir dari target penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen. Sementara pada akhir 2023, penurunan prevalensi stunting hanya 0,1 persen atau masih berkutat di angka 21,5 persen.
"Kita lagi mengejar penurunan angka stunting ini, namun tidak berarti tidak memperhatikan keamanan pangan untuk program penurunan stunting baik untuk balita maupun ibu hamil. Keselamatan masyarakat tetap yang menjadi nomor satu," ungkap Kurniasih.
Lebih lanjut dia mengatakan, kandungan bahan makanan untuk PMT wajib terbebas dari unsur zat dan bahan berbahaya. Termasuk jika makanan untuk PMT sudah memasuki masa kadaluarsa sebaiknya tidak dibagikan dan dimusnahkan.
"Jangan sampai karena keteledoran ada bantuan untuk PMT menjadi kadaluarsa karena tidak dibagikan sesegera mungkin, sebab sudah menjadi hak anak-anak kita untuk mendapatkan dukungan PMT termasuk dari pemerintah," pungkasnya.
Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju menemukan bakteri E-Coli dari sampel pemberian makanan tambahan (PMT) tersebut. Kurniasih mengatakan sejauh ini BPOM baru menemukan adanya bakteri E-Coli di dalam sampel, namun belum memastikan apakah bakteri E-Coli itu sudah ada sebelum makanan dibagikan atau ada karena makanan sudah basi.
"Jadi masih perlu ditarik lagi investigasinya apakah terdapat kandungan bakteri sebelum dibagikan atau karena sudah kedaluarsa lalu dibagikan. Dua-duanya tentu menyisakan catatan. Hasil investigasi ini dijadikan acuan bagi daerah lain agar kejadian yang sama tidak terulang," kata Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini, Senin (13/5/2024).
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menambahkan, saat ini tahun terakhir dari target penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen. Sementara pada akhir 2023, penurunan prevalensi stunting hanya 0,1 persen atau masih berkutat di angka 21,5 persen.
"Kita lagi mengejar penurunan angka stunting ini, namun tidak berarti tidak memperhatikan keamanan pangan untuk program penurunan stunting baik untuk balita maupun ibu hamil. Keselamatan masyarakat tetap yang menjadi nomor satu," ungkap Kurniasih.
Lebih lanjut dia mengatakan, kandungan bahan makanan untuk PMT wajib terbebas dari unsur zat dan bahan berbahaya. Termasuk jika makanan untuk PMT sudah memasuki masa kadaluarsa sebaiknya tidak dibagikan dan dimusnahkan.
"Jangan sampai karena keteledoran ada bantuan untuk PMT menjadi kadaluarsa karena tidak dibagikan sesegera mungkin, sebab sudah menjadi hak anak-anak kita untuk mendapatkan dukungan PMT termasuk dari pemerintah," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda