Respons Jokowi soal Wacana Kabinet Diisi 40 Menteri: Tanyakan ke Presiden Terpilih
Selasa, 07 Mei 2024 - 11:31 WIB
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman buka suara soal isu Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Dia menilai wajar jumlah kementerian tersebut.
"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Pemasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.
Menurut dia, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tuturnya.
"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Pemasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.
Menurut dia, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :