Bicara di Hadapan Liga Al Quds, Fadli Zon: Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Sabtu, 27 April 2024 - 21:16 WIB
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menghadiri Konferensi Liga Parlemen Al Quds (League of Parliamentarians for Al Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4/2024). Foto: Ist
ISTANBUL - Indonesia menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina termasuk gagasan untuk normaliasi hubungan dengan Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al Quds (League of Parliamentarians for Al Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4/2024).
Mengawali pidatonya, Fadli Zon mengecam keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan.
"Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerinda tersebut juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan pencalonan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024.
Menurutnya, DK PBB justru menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina. "Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi antiperdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder," ungkapnya.
Dalam forum itu, Fadli yang juga aktif di berbagai forum parlemen regional dan global mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina.
Pertama, perlunya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksanya Israel untuk hukum internasional. "Tujuan jangka pendek yang harus diraih adalah bagaimana menciptakan gencatan senjata dan memaksa Israel tunduk pada putusan sementara/provisional measures Mahkamah Internasional (ICJ)," ujar Fadli Zon.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al Quds (League of Parliamentarians for Al Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4/2024).
Mengawali pidatonya, Fadli Zon mengecam keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan.
Baca Juga
"Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerinda tersebut juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan pencalonan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024.
Menurutnya, DK PBB justru menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina. "Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi antiperdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder," ungkapnya.
Dalam forum itu, Fadli yang juga aktif di berbagai forum parlemen regional dan global mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina.
Pertama, perlunya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksanya Israel untuk hukum internasional. "Tujuan jangka pendek yang harus diraih adalah bagaimana menciptakan gencatan senjata dan memaksa Israel tunduk pada putusan sementara/provisional measures Mahkamah Internasional (ICJ)," ujar Fadli Zon.
tulis komentar anda