Pemerintah Tak Perlu Khawatir Deklarasi KAMI, IPW Sebut di Era SBY Pernah Ada Gerakan Serupa
Selasa, 18 Agustus 2020 - 07:27 WIB
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, Pemerintah Jokowi, terutama TNI-Polri tidak perlu khawatir terhadap terbentuknya Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang akan melakukan deklarasi hari ini.
"Sebab apa yang dilakukan tokoh tokoh yang tergabung dalam KAMI adalah wujud dari hak berdemokrasi anak-anak bangsa yang dijamin UU," kata Neta saat dihubungi Sindonews, Selasa (18/8/2020). (Baca juga; Sekjen KMPK Buka-bukaan Soal Rencana Amien Rais Hadiri Deklarasi KAMI )
Neta memandang, sikap kritis dan mengkoreksi sikap, prilaku, dan kinerja jajaran pemerintahan adalah bagian dari kepedulian anak-anak bangsa terhadap bangsa ini maupun rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah dengan aparatur TNI polri nya tidak perlu menanggapi kehadiran KAMI dengan sikap represif. (Baca juga : Praktik Aborsi Ilegal, Selama 15 Bulan Ribuan Janin Dibunuh )
Neta menyarankan agar Pemerintah santai dan slow saja menanggapinya. Sebab, diyakininya KAMI tak akan menjadi milisi sipil seperti di beberapa negara Afrika atau menjadi Taliban di Afghanistan. (Baca juga; Pengamat Ini Sarankan KAMI Menjadi Parpol )
"Tapi KAMI hanya sebuah gerakan intelektual sipil yang peduli dengan bangsa ini. Di era presiden SBY, sejumlah tokoh, termasuk saya di dalamnya mendirikan MKRI (Mejelis Kedaulatan Rakyat Indonesia)," ujarnya.
Neta mengatakan, saat itu pemerintah SBY sempat khawatir MKRI akan melakukan gerakan perlawanan, sehingga saat MKRI akan melakukan aksi demontrasi, aparat keamanan sempat menurunkan panser militer dan Polri di sejumlah titik ibukota Jakarta. Padahal MKRI hanya melakukan orasi dan bagi bagi sembako di depan markas YLBI.
Baginya, sikap pemerintah yang terlalu cemas dan paranoid itu adalah hal biasa, karena mereka tidak mau kecolongan hingga terjadi kekacauan di ibukota. Hal itu pula yang terjadi di jajaran pemerintahan saat melihat sejumlah tokoh hadir dalam deklerasi KAMI. "Sebab itu IPW berharap pemerintah, TNI, dan polri slow saja menanggapi kehadiran KAMI," pungkasnya.
"Sebab apa yang dilakukan tokoh tokoh yang tergabung dalam KAMI adalah wujud dari hak berdemokrasi anak-anak bangsa yang dijamin UU," kata Neta saat dihubungi Sindonews, Selasa (18/8/2020). (Baca juga; Sekjen KMPK Buka-bukaan Soal Rencana Amien Rais Hadiri Deklarasi KAMI )
Neta memandang, sikap kritis dan mengkoreksi sikap, prilaku, dan kinerja jajaran pemerintahan adalah bagian dari kepedulian anak-anak bangsa terhadap bangsa ini maupun rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah dengan aparatur TNI polri nya tidak perlu menanggapi kehadiran KAMI dengan sikap represif. (Baca juga : Praktik Aborsi Ilegal, Selama 15 Bulan Ribuan Janin Dibunuh )
Neta menyarankan agar Pemerintah santai dan slow saja menanggapinya. Sebab, diyakininya KAMI tak akan menjadi milisi sipil seperti di beberapa negara Afrika atau menjadi Taliban di Afghanistan. (Baca juga; Pengamat Ini Sarankan KAMI Menjadi Parpol )
"Tapi KAMI hanya sebuah gerakan intelektual sipil yang peduli dengan bangsa ini. Di era presiden SBY, sejumlah tokoh, termasuk saya di dalamnya mendirikan MKRI (Mejelis Kedaulatan Rakyat Indonesia)," ujarnya.
Neta mengatakan, saat itu pemerintah SBY sempat khawatir MKRI akan melakukan gerakan perlawanan, sehingga saat MKRI akan melakukan aksi demontrasi, aparat keamanan sempat menurunkan panser militer dan Polri di sejumlah titik ibukota Jakarta. Padahal MKRI hanya melakukan orasi dan bagi bagi sembako di depan markas YLBI.
Baginya, sikap pemerintah yang terlalu cemas dan paranoid itu adalah hal biasa, karena mereka tidak mau kecolongan hingga terjadi kekacauan di ibukota. Hal itu pula yang terjadi di jajaran pemerintahan saat melihat sejumlah tokoh hadir dalam deklerasi KAMI. "Sebab itu IPW berharap pemerintah, TNI, dan polri slow saja menanggapi kehadiran KAMI," pungkasnya.
(wib)
tulis komentar anda