Etika Hakim Konstitusi, Antara Harapan dan Kenyataan
Selasa, 09 April 2024 - 13:35 WIB
Amirsyah Tambunan. Foto/Istimewa
Amirsyah Tambunan
Seorang Warga Negara Indonesia
INDONESIA sebagai negara bangsa (nation state) telah memiliki landasan hukum yang kuat di atas nilai norma hukum. Etika, moral berada di atas norma hukum yang lahir dari nilai luhur bangsa. Artinya, norma hukum dapat berdiri tegak di atas etika dan moral yang dijunjung tingga semua komponen bangsa yang terdiri dari lembaga.
Pemisahan kekuasaan adalah konsep politik yang membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga wilayah kekuasaan yang tujuannya untuk membuat pemerintahan berdaulat sehingga pemerintahan berdaulat bisa menghindari kekuasaan negara yang absolut.
Sejarah telah mengajarkan etika politik kepada kita bahwa filsuf asal Inggris, John Locke (1748) lantas dikembangkan oleh Montesquieu lewat bukunya De l’esprit des Lois. Menurut Montesquieu, konsep pemisahan kekuasaan berkembang menjadi trias politica.
Pertama, eksekutif, merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang yakni presiden beserta kabinetnya. Kedua, legislatif, merupakan lembaga yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan oleh raja atau presiden. Ketiga, yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Lembaga ini juga berfungsi untuk menguji material undang-undang (UU), serta mengesahkan atau membatalkan suatu peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.
MK merupakan salah satu lembaga negara yang berdiri pasca-reformasi 1998 untuk menyelamatkan nilai-nilai konstitusi sehingga etika bernegara dapat ditegakkan dalam mengawal demokrasi yang saat ini indeksnya tengah mengalami penurunan. Oleh sebab itu, mata dan telinga seluruh rakyat Indonesia tertuju untuk melihat proses peradilan pihak yang bersengketa dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg).
Jika proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil, sengketa pilpres dan pileg dipastikan tidak akan terjadi di MK. Sebaliknya, ketika proses pilpres dan pileg diduga kuat terjadi kecurangan, maka sengketa peradilan merupakan solusi terbaik yang harus diselesaikan di MK.
Seorang Warga Negara Indonesia
INDONESIA sebagai negara bangsa (nation state) telah memiliki landasan hukum yang kuat di atas nilai norma hukum. Etika, moral berada di atas norma hukum yang lahir dari nilai luhur bangsa. Artinya, norma hukum dapat berdiri tegak di atas etika dan moral yang dijunjung tingga semua komponen bangsa yang terdiri dari lembaga.
Pemisahan kekuasaan adalah konsep politik yang membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga wilayah kekuasaan yang tujuannya untuk membuat pemerintahan berdaulat sehingga pemerintahan berdaulat bisa menghindari kekuasaan negara yang absolut.
Sejarah telah mengajarkan etika politik kepada kita bahwa filsuf asal Inggris, John Locke (1748) lantas dikembangkan oleh Montesquieu lewat bukunya De l’esprit des Lois. Menurut Montesquieu, konsep pemisahan kekuasaan berkembang menjadi trias politica.
Pertama, eksekutif, merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang yakni presiden beserta kabinetnya. Kedua, legislatif, merupakan lembaga yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan oleh raja atau presiden. Ketiga, yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Lembaga ini juga berfungsi untuk menguji material undang-undang (UU), serta mengesahkan atau membatalkan suatu peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.
MK merupakan salah satu lembaga negara yang berdiri pasca-reformasi 1998 untuk menyelamatkan nilai-nilai konstitusi sehingga etika bernegara dapat ditegakkan dalam mengawal demokrasi yang saat ini indeksnya tengah mengalami penurunan. Oleh sebab itu, mata dan telinga seluruh rakyat Indonesia tertuju untuk melihat proses peradilan pihak yang bersengketa dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg).
Jika proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil, sengketa pilpres dan pileg dipastikan tidak akan terjadi di MK. Sebaliknya, ketika proses pilpres dan pileg diduga kuat terjadi kecurangan, maka sengketa peradilan merupakan solusi terbaik yang harus diselesaikan di MK.
tulis komentar anda