Pilkada 2024, Konsultan Anies-Ganjar yang Serukan Pemakzulan Jokowi Digaet Golkar
Rabu, 03 April 2024 - 00:16 WIB
Pilkada 2024 tinggal menghitung bulan dan hal ini membuat dinamisasi perpolitikan terus berubah-ubah. Seperti keberadaan sejumlah konsultan politik. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pilkada 2024 tinggal menghitung bulan dan hal ini membuat dinamisasi perpolitikan terus berubah-ubah. Seperti sejumlah konsultan politik yang sempat menyuarakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada 2024.
Hal itu diketahui dari surat rekomendasi DPP Partai Golkar kepada seluruh pimpinan DPD provinsi dan kabupten/kota pada 18 Maret 2024.
Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk F Paulus itu mencantumkan nama 14 lembaga survei yang hasil risetnya patut jadi bahan pertimbangan pengurus daerah, dalam menentukan pasangan calon kepala daerah.
Di antara lembaga survei yang direkomendasikan terdapat nama Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC) dan Polmark Indonesia. Padahal, pimpinan kedua lembaga tersebut sangat vokal mendukung pemakzulan Presiden Jokowi dan menentang pencalonan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Golkar pada Pemilu 2024 lalu.
Diberitakan sebelumnya, Founder & CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah berharap Presiden Jokowi segera dimakzulkan. Alasannya, ia mengatakan Presiden Jokowi telah secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.
"Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian Pemilu 2024,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
Menurut Eep, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan. Konsultan politik pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menilai Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.
Senada, pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan untuk mendapatkan pemilu yang jurdil.
Hal itu diketahui dari surat rekomendasi DPP Partai Golkar kepada seluruh pimpinan DPD provinsi dan kabupten/kota pada 18 Maret 2024.
Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk F Paulus itu mencantumkan nama 14 lembaga survei yang hasil risetnya patut jadi bahan pertimbangan pengurus daerah, dalam menentukan pasangan calon kepala daerah.
Di antara lembaga survei yang direkomendasikan terdapat nama Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC) dan Polmark Indonesia. Padahal, pimpinan kedua lembaga tersebut sangat vokal mendukung pemakzulan Presiden Jokowi dan menentang pencalonan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Golkar pada Pemilu 2024 lalu.
Diberitakan sebelumnya, Founder & CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah berharap Presiden Jokowi segera dimakzulkan. Alasannya, ia mengatakan Presiden Jokowi telah secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.
"Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian Pemilu 2024,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
Menurut Eep, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan. Konsultan politik pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menilai Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.
Senada, pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan untuk mendapatkan pemilu yang jurdil.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda