Pemilu 2024 Tuai Polemik, Akademisi Universitas Indonesia: Demokrasi Mundur Satu Generasi
Kamis, 21 Maret 2024 - 17:15 WIB
Ia menyebutkan, antara lain adanya pernyataan sikap Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) juga para guru besar dari berbagai PTN/PTS lainnya pada Februari lalu. Selain itu, adanya pernyataan sikap mahasiswa FISIP UI, pada Kamis (7/3/2024).
Kemudian, yang terakhir adalah Seruan Salemba ‘Tegakkan Konstitusi, Pulihkan Hak Kewargaan dan Peradaban Berbangsa’ yang dibacakan oleh para akademisi se-Jabodetabek di Kampus UI, Salemba, Jakarta, pada 14 Maret lalu. “Kalau pemerintah masih 'ndableg' tidak mau mendengarkan pendapat rakyatnya, mungkin para penjaga moral bangsa perlu bergerak,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Senin (18/3/2024) Pengamat Politik Indo Barometer M. Qodari menyatakan bahwa pemilu satu putaran memang kehendak rakyat menurut temuan survei yang dilakukan lembaganya. Pernyataan tersebut disampaikan Qodari pada Diskusi Publik bertajuk: ‘What’s Next After Pemilu?’ di Kampus UI Depok, Jawa Barat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Reni yang juga menjadi pembicara di acara itu menyatakan tentu boleh pemilu satu putaran. Namun prosesnya harus sesuai aturan dan dilakukan dengan demokratis. “Tentu boleh satu putaran, yang tidak boleh adalah merekayasa menjadi satu putaran. Sehingga membuat kompetisi pemilu menjadi tidak free and fair!” tegasnya.
Pernyataan ini, kemudian langsung diamini oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Verrel Uziel; Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Mauliani; dan Presiden Mahasiswa Trisakti, Vladima Insan Mardika yang juga hadir sebagai pembicara.
“Kita bisa belajar dari ‘Arab Spring’, meluncurkan Gerakan Koreksi Demokrasi Indonesia dimulai melalui media sosial lalu bergelombang menggulung master-mind rekayasa satu putaran,” ucap Verrel.
Bahkan untuk menindaklanjuti penetapan hasil Pemilu 2024, akademisi dan sejumlah BEM sepakat untuk bergerak mengoreksi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Kemudian, yang terakhir adalah Seruan Salemba ‘Tegakkan Konstitusi, Pulihkan Hak Kewargaan dan Peradaban Berbangsa’ yang dibacakan oleh para akademisi se-Jabodetabek di Kampus UI, Salemba, Jakarta, pada 14 Maret lalu. “Kalau pemerintah masih 'ndableg' tidak mau mendengarkan pendapat rakyatnya, mungkin para penjaga moral bangsa perlu bergerak,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Senin (18/3/2024) Pengamat Politik Indo Barometer M. Qodari menyatakan bahwa pemilu satu putaran memang kehendak rakyat menurut temuan survei yang dilakukan lembaganya. Pernyataan tersebut disampaikan Qodari pada Diskusi Publik bertajuk: ‘What’s Next After Pemilu?’ di Kampus UI Depok, Jawa Barat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Reni yang juga menjadi pembicara di acara itu menyatakan tentu boleh pemilu satu putaran. Namun prosesnya harus sesuai aturan dan dilakukan dengan demokratis. “Tentu boleh satu putaran, yang tidak boleh adalah merekayasa menjadi satu putaran. Sehingga membuat kompetisi pemilu menjadi tidak free and fair!” tegasnya.
Pernyataan ini, kemudian langsung diamini oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Verrel Uziel; Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Mauliani; dan Presiden Mahasiswa Trisakti, Vladima Insan Mardika yang juga hadir sebagai pembicara.
“Kita bisa belajar dari ‘Arab Spring’, meluncurkan Gerakan Koreksi Demokrasi Indonesia dimulai melalui media sosial lalu bergelombang menggulung master-mind rekayasa satu putaran,” ucap Verrel.
Bahkan untuk menindaklanjuti penetapan hasil Pemilu 2024, akademisi dan sejumlah BEM sepakat untuk bergerak mengoreksi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda