Akademisi UGM Ingatkan Ajakan Boikot Produk Picu Angka Pengangguran

Tadjuddin menganggap tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menolak perusahaan asing selama tidak melanggar dan tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. "Karena perusahaan masuk ke Indonesia itu tidak membawa ajaran apa pun, hanya ingin berinvestasi saja. Sementara, kita mau menciptakan lapangan kerja membutuhkan investasi," ujarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan daftar produk yang diduga terafiliasi Israel kepada masing-masing individu masyarakat untuk memprosesnya itu justru banyak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Di sektor hotel dan restoran, keluarnya daftar produk boikot itu sudah menyebabkan penurunan pendapatan hingga 25%-70% tergantung lokasinya.

"Ini kemudian menjadi masalah serius di mana per Desember kemarin sudah kita record, ada 1.000 orang yang terpaksa di-PHK karena memang turunnya sangat luar biasa," tuturnya.

Beberapa ulama mengimbau agar umat Islam berhati-hati, bijak, dan bisa memilih sekaligus memilah produk yang perlu diboikot dan tidak.

Seperti disampaikan pendiri Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) Prof Quraish Shihab yang meminta masyarakat berhati-hati atas ajakan boikot ini. "Pada dasarnya kita harus memboikot yang jelas-jelas membantu Israel, yang tidak, kita harus berhitung dong, apakah dia lebih rugi atau kita lebih rugi?" ujar alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir itu.

Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Lampung Ustaz Suparman. Dia mengimbau tidak memahami fatwa secara sembarangan. Dia lebih setuju jika umat Islam di Indonesia membantu Palestina lewat donasi.

"Itu bukan solusi. Saya hanya ingin katakan, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Karena sama saja kita sudah menyekutukan Allah," ucapnya.

Umat Islam diimbau mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. Pemerintah juga diimbau mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina.