Pengawasan dan Kualitas Pelatihan Tak Jelas, Kartu Prakerja Harus Dibatalkan
Jum'at, 01 Mei 2020 - 04:54 WIB
program Kartu Prakerja menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan program Kartu Prakerja menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan.
Terlebih penunjukkan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Adamas Belva Syah Devara masih menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu, Presiden Jokowi diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sebab, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp5,6 Triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.
"Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya," ujar Emrus kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Emrus menilai sulit memastikan pelatihan Program Prakerja berjalan efektif sesuai standar kualitas dan kebutuhannya. Emrus berpendapat, akan lebih baik jika program tersebut dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain, seperti sembako atau penanaman tanaman bahan pangan alternatif.
"Benarkah ada dugaan tindak pidana korupsi? Jika ada petunjuk indikasi tindak pidana korupsi, pihak siapa saja yang ada di pusaran dugaan tersebut?" ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.
Emrus mengatakan, sayang rasanya jika pelatihan keterampilan hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik. Dirinya menambahkan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus objektif menyikapi kritik publik pada pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja tersebut.
"Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sudah sesuai enggak dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah?” kata Emrus.
"Kita sama-sama tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kalau ternyata tidak efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat," pungkas Emrus.
Terlebih penunjukkan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Adamas Belva Syah Devara masih menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu, Presiden Jokowi diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sebab, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp5,6 Triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.
"Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya," ujar Emrus kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Emrus menilai sulit memastikan pelatihan Program Prakerja berjalan efektif sesuai standar kualitas dan kebutuhannya. Emrus berpendapat, akan lebih baik jika program tersebut dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain, seperti sembako atau penanaman tanaman bahan pangan alternatif.
"Benarkah ada dugaan tindak pidana korupsi? Jika ada petunjuk indikasi tindak pidana korupsi, pihak siapa saja yang ada di pusaran dugaan tersebut?" ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.
Emrus mengatakan, sayang rasanya jika pelatihan keterampilan hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik. Dirinya menambahkan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus objektif menyikapi kritik publik pada pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja tersebut.
"Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sudah sesuai enggak dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah?” kata Emrus.
"Kita sama-sama tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kalau ternyata tidak efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat," pungkas Emrus.
(nag)
tulis komentar anda