Pengawasan dan Kualitas Pelatihan Tak Jelas, Kartu Prakerja Harus Dibatalkan
Jum'at, 01 Mei 2020 - 04:54 WIB
program Kartu Prakerja menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan program Kartu Prakerja menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan.
Terlebih penunjukkan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Adamas Belva Syah Devara masih menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu, Presiden Jokowi diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sebab, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp5,6 Triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.
"Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya," ujar Emrus kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Terlebih penunjukkan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Adamas Belva Syah Devara masih menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Maka itu, Presiden Jokowi diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sebab, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp5,6 Triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.
"Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya," ujar Emrus kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Lihat Juga :