Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK, Hasto: Perlawanan Secara Terukur
Kamis, 07 Maret 2024 - 18:47 WIB
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengomentari soal laporan yang dilakukan salah satu LSM terhadap Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo kepada KPK. Foto/MPI
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengomentari soal laporan yang dilakukan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hasto, hal tersebut merupakan sebuah perlawanan yang terukur ketika Ganjar mengusulkan hak angket di DPR langsung diserang dengan laporan kepada KPK.
"Bagaimana perlawanan secara terukur itu ya kita lihat bagaimana reaksinya aksi reaksinya baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan KPK," ujar Hasto dalam diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).
Setruman tersebut, kata Hasto, sebenarnya sudah banyak dilayangkan kepada sejumlah media massa yang dianggap kontra terhadap pemerintahan saat ini. Namun, hal tersebut selalu didalihkan sebagai demokrasi yang prosedural.
"Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini media udah banyak yang disetrum Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural," jelas Hasto.
"Silakan ajukan ke polisi, silakan ajukan ke Bawaslu, ini kan demokrasi prosedural. Tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu maka opsinya bagaimana politik sebagai opsi tapi syaratnya harus muncul," pungkasnya.
Menurut Hasto, hal tersebut merupakan sebuah perlawanan yang terukur ketika Ganjar mengusulkan hak angket di DPR langsung diserang dengan laporan kepada KPK.
"Bagaimana perlawanan secara terukur itu ya kita lihat bagaimana reaksinya aksi reaksinya baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum, ada yang melaporkan KPK," ujar Hasto dalam diskusi "Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).
Setruman tersebut, kata Hasto, sebenarnya sudah banyak dilayangkan kepada sejumlah media massa yang dianggap kontra terhadap pemerintahan saat ini. Namun, hal tersebut selalu didalihkan sebagai demokrasi yang prosedural.
"Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini media udah banyak yang disetrum Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural," jelas Hasto.
"Silakan ajukan ke polisi, silakan ajukan ke Bawaslu, ini kan demokrasi prosedural. Tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu maka opsinya bagaimana politik sebagai opsi tapi syaratnya harus muncul," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(kri)
tulis komentar anda