Waspadai Propaganda Khilafah melalui Event Kekinian Menjangkau Generasi Muda
Kamis, 29 Februari 2024 - 18:14 WIB
Pengurus Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M Najih Arromadloni. FOTO/IST
JAKARTA - Kelompok pengusung ideologi khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diyakini akan teruse bergerak memengaruhi masyarakat, generasi muda, dengan berbagai bentuk dan manuver pergerakannya. Salah satunya melalui peringatan Isra Miraj yang dibungkus dalam sebuah acara akbar bertema Metamorfoshow: It's Time to be Ummah yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, beberapa hari lalu.
Acara yang dihadiri sekitar 1.200 anak muda diduga menjadi sarana bagi organisasi terlarang HTI untuk mendulang dukungan dan kaderisasi generasi muda Indonesia.
"Terselenggaranya acara Metamorfoshow kemarin menunjukkan bahwa HTI mampu mengemas pendekatannya terhadap masyarakat Indonesia dengan kemasan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Saya kira ini menjadi kewajiban semua pihak untuk memberikan kontranarasi dan menjelaskan persoalannya kepada publik," kata pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M Najih Arromadloni dalam keterangannya dikutip, Rabu (29/2/2024).
Gus Najih, panggilan akrabnya, menegaskan, para akademisi, santri, tokoh agama, memiliki kewajiban yang sama untuk menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya propaganda khilafah. Seruan penegakan khilafah itu tidak lebih dari kampanye politik, dan bukan kewajiban agama seperti yang diserukan oleh kelompok radikal.
"Perlu dipahami jika dalam ajaran agama, perintah mendirikan khilafah itu sebenarnya tidak ada. Adapun terminologi 'khilafah' yang tertulis dalam kitab para ulama terdahulu, sejatinya sudah terwakili dalam model pemerintahan yang ada saat ini. Tugas penting berikutnya terletak pada kesiapan aparat penegak hukum dalam melindungi jalannya NKRI," katanya.
Penulis buku 'Tafsir Kebangsaan' dan 'Bid'ah Ideologi ISIS' ini menambahkan, apabila suatu organisasi telah dilarang oleh pemerintah, seperti HTI, maka seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi yang demikian secara otomatis juga dilarang. Sayangnya, dalam acara Metamorfoshow, bisa dilihat jika ada beberapa bendera HTI yang dikibarkan dan bahkan figur penting HTI seperti Ismail Yusanto juga terlihat menghadiri acara tersebut. Bahkan sudah ada beberapa ormas seperti Komunitas Tionghoa Anti Diskriminasi (KTAD) dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang membuat laporan kepolisian untuk memperkarakan acara tersebut.
"Sekarang pertanyaannya tinggal apakah aparat penegak hukum mau bekerja atau tidak. Selama aparat penegak hukum tidak bekerja dengan efektif, maka penindakan gerakan atau organisasi radikal akan menjadi susah, karena kontra narasi saja itu tidak cukup," kata Gus Najih.
Menurutnya, hal yang juga tidak kalah penting adalah kinerja pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan penarikan konten-konten radikal yang sebenarnya bertujuan melemahkan citra negara di mata rakyatnya. Dengan demikian, stabilitas persepsi publik bisa dicapai dan masyarakat tidak perlu diresahkan dengan isu-isu yang tidak produktif.
Gus Najih mengingatkan, walaupun secara resmi HTI memang sudah dibubarkan, tapi kanal-kanal YouTube serta akun-akun media sosial mereka masih terus aktif memprovokasi dan melakukan agitasi pada masyarakat. HTI dan segala turunannya masih aktif menyuarakan kegiatan yang berpotensi melawan hukum dan mengandung kekerasan.
Acara yang dihadiri sekitar 1.200 anak muda diduga menjadi sarana bagi organisasi terlarang HTI untuk mendulang dukungan dan kaderisasi generasi muda Indonesia.
"Terselenggaranya acara Metamorfoshow kemarin menunjukkan bahwa HTI mampu mengemas pendekatannya terhadap masyarakat Indonesia dengan kemasan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Saya kira ini menjadi kewajiban semua pihak untuk memberikan kontranarasi dan menjelaskan persoalannya kepada publik," kata pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) M Najih Arromadloni dalam keterangannya dikutip, Rabu (29/2/2024).
Gus Najih, panggilan akrabnya, menegaskan, para akademisi, santri, tokoh agama, memiliki kewajiban yang sama untuk menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya propaganda khilafah. Seruan penegakan khilafah itu tidak lebih dari kampanye politik, dan bukan kewajiban agama seperti yang diserukan oleh kelompok radikal.
"Perlu dipahami jika dalam ajaran agama, perintah mendirikan khilafah itu sebenarnya tidak ada. Adapun terminologi 'khilafah' yang tertulis dalam kitab para ulama terdahulu, sejatinya sudah terwakili dalam model pemerintahan yang ada saat ini. Tugas penting berikutnya terletak pada kesiapan aparat penegak hukum dalam melindungi jalannya NKRI," katanya.
Penulis buku 'Tafsir Kebangsaan' dan 'Bid'ah Ideologi ISIS' ini menambahkan, apabila suatu organisasi telah dilarang oleh pemerintah, seperti HTI, maka seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi yang demikian secara otomatis juga dilarang. Sayangnya, dalam acara Metamorfoshow, bisa dilihat jika ada beberapa bendera HTI yang dikibarkan dan bahkan figur penting HTI seperti Ismail Yusanto juga terlihat menghadiri acara tersebut. Bahkan sudah ada beberapa ormas seperti Komunitas Tionghoa Anti Diskriminasi (KTAD) dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang membuat laporan kepolisian untuk memperkarakan acara tersebut.
"Sekarang pertanyaannya tinggal apakah aparat penegak hukum mau bekerja atau tidak. Selama aparat penegak hukum tidak bekerja dengan efektif, maka penindakan gerakan atau organisasi radikal akan menjadi susah, karena kontra narasi saja itu tidak cukup," kata Gus Najih.
Menurutnya, hal yang juga tidak kalah penting adalah kinerja pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan penarikan konten-konten radikal yang sebenarnya bertujuan melemahkan citra negara di mata rakyatnya. Dengan demikian, stabilitas persepsi publik bisa dicapai dan masyarakat tidak perlu diresahkan dengan isu-isu yang tidak produktif.
Gus Najih mengingatkan, walaupun secara resmi HTI memang sudah dibubarkan, tapi kanal-kanal YouTube serta akun-akun media sosial mereka masih terus aktif memprovokasi dan melakukan agitasi pada masyarakat. HTI dan segala turunannya masih aktif menyuarakan kegiatan yang berpotensi melawan hukum dan mengandung kekerasan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda