Dapat Tanda Jasa dari Jokowi, Bamsoet Beberkan Keberhasilannya Pimpin DPR
Kamis, 13 Agustus 2020 - 17:12 WIB
"Serta menuntaskan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai payung hukum menguatkan KPK sebagai leading sector sekaligus trigger mechanism mewujudkan Indonesia yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," sambungnya
Kemudian, sambung Bamsoet, tugas berat lainnya saat ia menggantikan Setya Novanto adalah mengakhiri Hak Angket KPK yang hiruk-pikuk dengan rekomendasi jalan tengah yang elegan dan menyatukan kembali DPR yang sempat terbelah dengan adanya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas parpol di luar pemerintah dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah melalui penyelesaian revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sehingga, Fraksi PDI-P, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura bisa duduk di pimpinan MPR, pimpinan DPR, komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya di DPR RI.
"Bertepatan dengan HUT DPR RI ke-73 pada tahun 2018, DPR RI mendeklarasikan diri sebagai Open Parliament. Menjadikan DPR RI semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi digital DPR NOW yang bisa memonitor berbagai aktifitas dan kinerja anggota DPR RI," ujar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, sebelum menjabat Ketua DPR RI (2018-2019), legislator Dapil VII Jawa Tengah ini sempat duduk sebagai Ketua Komisi III DPR RI (2016-2018). Dan kini mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI (2019-2024). "Kalau di DPR dulu di akhir periode 2019, hampir setiap hari menghadapi massa demonstrasi dan masalah pengawasan kinerja pemerintah dan tarik-menarik terkait rancangan undang-undang, kini di MPR RI," terangnya. (Lihat Juga Foto: Fahri Hamzah Terima Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jokowi ).
"Kini di MPR RI, saya lebih banyak mengurusi cuaca agar suhu politik tetap kondusif. Tak lagi mengurusi politik praktis sebagaimana dahulu di DPR RI. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI lebih banyak menguatkan solidaritas dan gotong royong kebangsaan sebagai implementasi nilai Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Bamsoet.
Kemudian, sambung Bamsoet, tugas berat lainnya saat ia menggantikan Setya Novanto adalah mengakhiri Hak Angket KPK yang hiruk-pikuk dengan rekomendasi jalan tengah yang elegan dan menyatukan kembali DPR yang sempat terbelah dengan adanya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas parpol di luar pemerintah dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah melalui penyelesaian revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sehingga, Fraksi PDI-P, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura bisa duduk di pimpinan MPR, pimpinan DPR, komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya di DPR RI.
"Bertepatan dengan HUT DPR RI ke-73 pada tahun 2018, DPR RI mendeklarasikan diri sebagai Open Parliament. Menjadikan DPR RI semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi digital DPR NOW yang bisa memonitor berbagai aktifitas dan kinerja anggota DPR RI," ujar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, sebelum menjabat Ketua DPR RI (2018-2019), legislator Dapil VII Jawa Tengah ini sempat duduk sebagai Ketua Komisi III DPR RI (2016-2018). Dan kini mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI (2019-2024). "Kalau di DPR dulu di akhir periode 2019, hampir setiap hari menghadapi massa demonstrasi dan masalah pengawasan kinerja pemerintah dan tarik-menarik terkait rancangan undang-undang, kini di MPR RI," terangnya. (Lihat Juga Foto: Fahri Hamzah Terima Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jokowi ).
"Kini di MPR RI, saya lebih banyak mengurusi cuaca agar suhu politik tetap kondusif. Tak lagi mengurusi politik praktis sebagaimana dahulu di DPR RI. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI lebih banyak menguatkan solidaritas dan gotong royong kebangsaan sebagai implementasi nilai Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Bamsoet.
(zik)
Lihat Juga :