Kritisi Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Aktivis: Seharusnya Parpol Kawal Suara Rakyat
Senin, 19 Februari 2024 - 14:19 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Foto/Tangkapan layar/Istimewa
JAKARTA - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana pada Minggu (18/2/2024) dinilai kurang patut. Seharusnya elite parpol ikut mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024 terlebih dahulu.
Diketahui, saat ini rakyat tengah menyoroti berbagai dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Namun, di tengah sorotan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu 2024 tersebut, Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu di Istana. Diketahui, Nasdem merupakan salah satu parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurut Aktivis Pergerakan '98 Andrianto, pertemuan tersebut menyiratkan adanya upaya lobi dari Jokowi. "Tidak penting siapa yang meminta, tapi subtansi pertemuan di Istana. Memang kita sadari Pilpres 2024 ini adalah kelanjutan Jokowi jilid 3 melalui Prabowo-Gibran agar legacy pembangunan Jokowi yang mercusuar menghabiskan duit negara bisa dilanjutkan," kata Andrianto kepada SINDOnews, Senin (19/2/2024).
Andrianto menambahkan, Jokowi mesti memastikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka segera mendapatkan legitimasi. "Jadi, politik dagang sapi akan dilakukan tanpa adanya rasa hormat terhadap suara rakyat yang menduga telah terjadi kecurangan yang TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)," ujarnya.
Diketahui, saat ini rakyat tengah menyoroti berbagai dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Namun, di tengah sorotan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu 2024 tersebut, Presiden Jokowi dan Surya Paloh bertemu di Istana. Diketahui, Nasdem merupakan salah satu parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurut Aktivis Pergerakan '98 Andrianto, pertemuan tersebut menyiratkan adanya upaya lobi dari Jokowi. "Tidak penting siapa yang meminta, tapi subtansi pertemuan di Istana. Memang kita sadari Pilpres 2024 ini adalah kelanjutan Jokowi jilid 3 melalui Prabowo-Gibran agar legacy pembangunan Jokowi yang mercusuar menghabiskan duit negara bisa dilanjutkan," kata Andrianto kepada SINDOnews, Senin (19/2/2024).
Andrianto menambahkan, Jokowi mesti memastikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka segera mendapatkan legitimasi. "Jadi, politik dagang sapi akan dilakukan tanpa adanya rasa hormat terhadap suara rakyat yang menduga telah terjadi kecurangan yang TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)," ujarnya.
Lihat Juga :