TPN Ganjar-Mahfud: Kita Dalam Kondisi Kritikal, Perlu Kredibilitas Lembaga Survei
Selasa, 13 Februari 2024 - 18:13 WIB
Oleh karena itu, Todung mengingatkan bahwa ada kode etik yang mengikat lembaga-lembaga survei. KPU dan Bawaslu menurutnya harus betul-betul melakukan pengawasan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan demokrasi dan hati nurani.
Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan quick count (penghitungan cepat) dilakukan oleh lembaga survei yang telah memenuhi syarat, antara lain; berbadan hukum Indonesia, independen.“Apakah semua lembaga survei itu independen atau tidak, ini menjadi pertanyaan kunci,” paparnya.
Syarat selanjutnya, kata dia, lembaga survei tersebut mempunyai sumber dana yang jelas. Sejauh ini apakah lembaga-lembaga survei tersebut diaudit keuangannya, sehingga masyarakat tahu dari mana asal sumber dananya.
“Karena lembaga survei ini melakukan bisnis quick count yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan publik. Jadi pendanaannya ini menjadi penting, perlu ada audit yang jelas,” imbuhnya.
Kemudian syarat lain adalah lembaga survei itu terdaftar di KPU. TPN Ganjar-Mahfud mendapatkan informasi bahwa ada 81 – 83 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Menurut Todung, jumlah tersebut sebenarnya agak merisaukan, karena semakin banyak lembaga survei, tentu akan semakin sulit menjaga kualitas lembaga survei itu.
Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan quick count (penghitungan cepat) dilakukan oleh lembaga survei yang telah memenuhi syarat, antara lain; berbadan hukum Indonesia, independen.“Apakah semua lembaga survei itu independen atau tidak, ini menjadi pertanyaan kunci,” paparnya.
Syarat selanjutnya, kata dia, lembaga survei tersebut mempunyai sumber dana yang jelas. Sejauh ini apakah lembaga-lembaga survei tersebut diaudit keuangannya, sehingga masyarakat tahu dari mana asal sumber dananya.
“Karena lembaga survei ini melakukan bisnis quick count yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan publik. Jadi pendanaannya ini menjadi penting, perlu ada audit yang jelas,” imbuhnya.
Kemudian syarat lain adalah lembaga survei itu terdaftar di KPU. TPN Ganjar-Mahfud mendapatkan informasi bahwa ada 81 – 83 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Menurut Todung, jumlah tersebut sebenarnya agak merisaukan, karena semakin banyak lembaga survei, tentu akan semakin sulit menjaga kualitas lembaga survei itu.
Lihat Juga :