Soal Hasil Exit Poll Luar Negeri, KPU: Abaikan
Senin, 12 Februari 2024 - 23:49 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari menanggapi publikasi hasil suara exit poll Pemilu 2024 yang viral di sosial media. FOTO/DOK.MPI
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menanggapi publikasi hasil suara exit poll Pemilu 2024 yang viral di sosial media. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta masyarakat mengabaikan pengumuman exit poll tersebut.
"Penghitungan suaranya bersamaan dengan yang ada di dalam negeri. Dengan demikian kalau ada orang yang mempublikasikan hasil di Hongkong, KL (Kuala Lumpur), Sydney, itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai," kata Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Hasyim mengatakan, berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan suara di luar negeri itu lebih cepat dibangunkan dengan dalam negeri. "Berkaitan dengan hal ini, pemungutan suara di luar negeri itu melalui voting lebih cepat dri pada di dalam negeri. Di sana ada yang mulai tanggal 4-11 Februari untuk metode TPS. Pemungutan suara di luar negeri kan ada pos, KSK dan TPS," kata Hasyim.
Ia menjelaskan beberapa metode penghitungan suara yang digunakan masyarakat atau pihak tertentu untuk mengetahui perolehan suara setiap paslon.
"Metode survei itu bisa dilakukan setidaknya 2 metode. Pertama quick count dan exit poll. Metode quick count itu bisa diambil dari TPS itu bisa diketahui malam-malam atau dini hari. Kalau exit poll itu metodenya adalah setelah milih, langsung ditanya sama periset itu. Itu yang dicatat dan disusun menjadi hasil prediksinya," katanya.
Hasyim mengatakan, penghitungan suara diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu, sehingga terdapat pidana jika dilanggar. "UU Pemilu No 7/2017 Pasal 449 ayat 2 sudah mengatur. Pangumuman hasil survei tentang pemilu dilarang dilakukan di masa tentang. Nah bisa dinilai kalau yang kemarin di publikasikan itu dimasa apa," katanya.
Selanjutnya pada ayat 3, Hasyim menjelaskan, pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu harus mendaftar ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. "Nah pertanyaannya, yang kmaren mempublikasikan itu terdaftar di KPU atau tidak. Ada sertifikat dari KPU atau tidak. Bisa di cek," katanya.
Kemudian dalam ayat 5, pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat hanya bisa dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. "Ayat 6, pelanggaran ketentuan ayat 2, 4, 5 merupakan tindakan pidana pemilu. Jadi kalau ada orang yang sudah mempublikasikan hasil pemilu sebelum waktu ditentukan itu masuk kategori pidana pemilu," katanya.
"Penghitungan suaranya bersamaan dengan yang ada di dalam negeri. Dengan demikian kalau ada orang yang mempublikasikan hasil di Hongkong, KL (Kuala Lumpur), Sydney, itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai," kata Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Hasyim mengatakan, berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan suara di luar negeri itu lebih cepat dibangunkan dengan dalam negeri. "Berkaitan dengan hal ini, pemungutan suara di luar negeri itu melalui voting lebih cepat dri pada di dalam negeri. Di sana ada yang mulai tanggal 4-11 Februari untuk metode TPS. Pemungutan suara di luar negeri kan ada pos, KSK dan TPS," kata Hasyim.
Ia menjelaskan beberapa metode penghitungan suara yang digunakan masyarakat atau pihak tertentu untuk mengetahui perolehan suara setiap paslon.
"Metode survei itu bisa dilakukan setidaknya 2 metode. Pertama quick count dan exit poll. Metode quick count itu bisa diambil dari TPS itu bisa diketahui malam-malam atau dini hari. Kalau exit poll itu metodenya adalah setelah milih, langsung ditanya sama periset itu. Itu yang dicatat dan disusun menjadi hasil prediksinya," katanya.
Hasyim mengatakan, penghitungan suara diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu, sehingga terdapat pidana jika dilanggar. "UU Pemilu No 7/2017 Pasal 449 ayat 2 sudah mengatur. Pangumuman hasil survei tentang pemilu dilarang dilakukan di masa tentang. Nah bisa dinilai kalau yang kemarin di publikasikan itu dimasa apa," katanya.
Selanjutnya pada ayat 3, Hasyim menjelaskan, pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu harus mendaftar ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. "Nah pertanyaannya, yang kmaren mempublikasikan itu terdaftar di KPU atau tidak. Ada sertifikat dari KPU atau tidak. Bisa di cek," katanya.
Kemudian dalam ayat 5, pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat hanya bisa dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. "Ayat 6, pelanggaran ketentuan ayat 2, 4, 5 merupakan tindakan pidana pemilu. Jadi kalau ada orang yang sudah mempublikasikan hasil pemilu sebelum waktu ditentukan itu masuk kategori pidana pemilu," katanya.
(abd)
tulis komentar anda