Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPK dan Bawaslu Audit Pembelian Mirage 2000-5

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.

Ketua Centra Initiative Al Araf meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi tersebut. Termasuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas pembelian Mirage 2000-5.

"KPK harus menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan politikus," ujarnya, Senin (12/2/2024).



Menurut Al Araf, berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerja sama internasional yang baik.



Selain itu, Al Araf juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back sebesar USD55,4 juta oleh pejabat Qatar kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.



Seperti diberitakan, Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) tengah menyelidiki kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar.

Untuk membeli pesawat dengan usia lebih dari 20 tahun itu, Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar USD66 juta untuk 1 unitnya, dari 12 unit yang dibeli dengan anggaran seluruhnya mencapai USD792 juta. Sementara, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran 20 tahun lalu hanya berkisar antara USD23 juta hingga USD35 juta.