DPN Permahi Ajak Semua Pihak Selamatkan Demokrasi Indonesia
Kamis, 08 Februari 2024 - 21:42 WIB
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan protes dari kalangan guru besar, mahasiswa, dan aktivis di beberapa universitas di Indonesia. Mereka menyuarakan kritikan terhadap sikap politik Jokowi karena merusak demokrasi dan ketidaknetralan kalangan pejabat hingga kepala desa.”Semestinya Presiden memberikan sikap contoh atau teladan yang baik dalam jelang Pemilu 2024 agar sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia negara Indonesia,” jelasnya.
Fajar juga menyoroti pembagian bansos yang masif dilakukan jelang Pemilu 2024. Dia menduga hal itu untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia melihat Jokowi telah menurunkan harkat dan martabat seorang Presiden. ”Semestinya KPK mengusut tuntas kegiatan bansos tersebut guna kepentingan hukum semata,” imbuhnya. Baca juga: Daftar Bansos Jokowi di Tahun Politik, Rogoh APBN Nyaris Rp500 Triliun
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden dan konstitusi. Dia meminta Jokowi mengambil sikap yang bijaksana untuk menjaga demokrasi.
Fajar juga menyoroti pembagian bansos yang masif dilakukan jelang Pemilu 2024. Dia menduga hal itu untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia melihat Jokowi telah menurunkan harkat dan martabat seorang Presiden. ”Semestinya KPK mengusut tuntas kegiatan bansos tersebut guna kepentingan hukum semata,” imbuhnya. Baca juga: Daftar Bansos Jokowi di Tahun Politik, Rogoh APBN Nyaris Rp500 Triliun
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden dan konstitusi. Dia meminta Jokowi mengambil sikap yang bijaksana untuk menjaga demokrasi.
(poe)
Lihat Juga :