DPN Permahi Ajak Semua Pihak Selamatkan Demokrasi Indonesia
Kamis, 08 Februari 2024 - 21:42 WIB
loading...
Sekjen DPN Permahi Fajar Budiman mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jelang Pemilu 2024 , netralitas pemerintah terus dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat. Mereka meminta pemerintah netral sehingga bisa menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil.
Sekjen DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Fajar Budiman mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dia juga merasa prihatin terhadap dugaan keberpihakan para penyelenggara negara terhadap salah satu paslon. Baca juga: Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik dalam Kritik Jokowi
"Peringatan keras juga para penyelenggara negara untuk berhenti melakukan pelanggaran etik. Kita harus sama sama menjaga proses demokrasi yang adil, jujur dan bermartabat. Praktik kotor tersebut sudah membuat ketidakpercayaan publik yang semakin hari semakin membesar, katanya dalam siaran pers, Kamis (8/2/2024).
Dia juga menyoroti Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang secara terang benderang mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Keberpihakan tersebut telah melanggar isi sumpah Presiden serta konstitusi.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan protes dari kalangan guru besar, mahasiswa, dan aktivis di beberapa universitas di Indonesia. Mereka menyuarakan kritikan terhadap sikap politik Jokowi karena merusak demokrasi dan ketidaknetralan kalangan pejabat hingga kepala desa.”Semestinya Presiden memberikan sikap contoh atau teladan yang baik dalam jelang Pemilu 2024 agar sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia negara Indonesia,” jelasnya.
Fajar juga menyoroti pembagian bansos yang masif dilakukan jelang Pemilu 2024. Dia menduga hal itu untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia melihat Jokowi telah menurunkan harkat dan martabat seorang Presiden. ”Semestinya KPK mengusut tuntas kegiatan bansos tersebut guna kepentingan hukum semata,” imbuhnya. Baca juga: Daftar Bansos Jokowi di Tahun Politik, Rogoh APBN Nyaris Rp500 Triliun
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden dan konstitusi. Dia meminta Jokowi mengambil sikap yang bijaksana untuk menjaga demokrasi.
Sekjen DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Fajar Budiman mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktik politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dia juga merasa prihatin terhadap dugaan keberpihakan para penyelenggara negara terhadap salah satu paslon. Baca juga: Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik dalam Kritik Jokowi
"Peringatan keras juga para penyelenggara negara untuk berhenti melakukan pelanggaran etik. Kita harus sama sama menjaga proses demokrasi yang adil, jujur dan bermartabat. Praktik kotor tersebut sudah membuat ketidakpercayaan publik yang semakin hari semakin membesar, katanya dalam siaran pers, Kamis (8/2/2024).
Dia juga menyoroti Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang secara terang benderang mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Keberpihakan tersebut telah melanggar isi sumpah Presiden serta konstitusi.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan protes dari kalangan guru besar, mahasiswa, dan aktivis di beberapa universitas di Indonesia. Mereka menyuarakan kritikan terhadap sikap politik Jokowi karena merusak demokrasi dan ketidaknetralan kalangan pejabat hingga kepala desa.”Semestinya Presiden memberikan sikap contoh atau teladan yang baik dalam jelang Pemilu 2024 agar sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia negara Indonesia,” jelasnya.
Fajar juga menyoroti pembagian bansos yang masif dilakukan jelang Pemilu 2024. Dia menduga hal itu untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia melihat Jokowi telah menurunkan harkat dan martabat seorang Presiden. ”Semestinya KPK mengusut tuntas kegiatan bansos tersebut guna kepentingan hukum semata,” imbuhnya. Baca juga: Daftar Bansos Jokowi di Tahun Politik, Rogoh APBN Nyaris Rp500 Triliun
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden dan konstitusi. Dia meminta Jokowi mengambil sikap yang bijaksana untuk menjaga demokrasi.
(poe)
Lihat Juga :
