Maklumat Akademika UMJ Tuntut Presiden Junjung Tinggi Moral dan Etika Demokrasi
Selasa, 06 Februari 2024 - 10:12 WIB
"Kami menilai, hal yang demikian itu akan mendegradasi pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu.
Kondisi ini menguncang bathin dan nurani kami sebagai cendekiawan, tidak boleh hanya diam di atas menara gading saja, yang justru berakibat kebenaran menjadi dominasi kuasaan semata sehingga kehilangan kewarasan akal sehat dan logika berpikir dalam bernegara," katanya, dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Selasa (6/2/2024).
Baca juga: Guru Besar-Dosen ITB Deklarasi Akademik, Dorong Pemimpin Junjung Sikap Netral dan Adil
Oleh karena itu, berdasarkan kebebasan akademik yang dimiliki, maka sivitas akademika UNJ menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menuntut Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi dan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
2. Menuntut segala pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum (Polri, dan Kejaksaan), dan aparatur militer negara (TNI) untuk dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh yang ada padanya untuk mencederai prinsip netralitas.
Kondisi ini menguncang bathin dan nurani kami sebagai cendekiawan, tidak boleh hanya diam di atas menara gading saja, yang justru berakibat kebenaran menjadi dominasi kuasaan semata sehingga kehilangan kewarasan akal sehat dan logika berpikir dalam bernegara," katanya, dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Selasa (6/2/2024).
Baca juga: Guru Besar-Dosen ITB Deklarasi Akademik, Dorong Pemimpin Junjung Sikap Netral dan Adil
Oleh karena itu, berdasarkan kebebasan akademik yang dimiliki, maka sivitas akademika UNJ menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menuntut Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi dan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
2. Menuntut segala pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum (Polri, dan Kejaksaan), dan aparatur militer negara (TNI) untuk dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh yang ada padanya untuk mencederai prinsip netralitas.
Lihat Juga :