Maklumat Akademika UMJ Tuntut Presiden Junjung Tinggi Moral dan Etika Demokrasi

JAKARTA - Sivitas akademika UMJ menyampaikan lima maklumat atau pernyataan sikap akan perkembangan kebangsaan terkini. UMJ memandang telah terjadi krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial dan darurat kenegarawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menilai, pemilihan umum yang sejatinya sebagai sarana yang demokratis untuk mencapai harapan setiap warga negara yang berdaulat, namun kini, justru terjadi berbagai bentuk demoralisasi, melalui praktik-praktik ketidaknegarawanan dari berbagai penyelenggara negara yang tidak netral, keberpihakan, dan manipulatif.

Baca juga: Tidak Mau Pemilu Memecah Belah Bangsa, Sivitas Akademika Unesa Keluarkan 6 Pernyataan Sikap



Selain itu, mereka menambahkan, pemimpin negara yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi warga negara justru tidak mampu menjadi contoh. Bahkan, sikap yang tidak netral dilakukan berbagai pembenaran.



"Kami menilai, hal yang demikian itu akan mendegradasi pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu.

Kondisi ini menguncang bathin dan nurani kami sebagai cendekiawan, tidak boleh hanya diam di atas menara gading saja, yang justru berakibat kebenaran menjadi dominasi kuasaan semata sehingga kehilangan kewarasan akal sehat dan logika berpikir dalam bernegara," katanya, dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Guru Besar-Dosen ITB Deklarasi Akademik, Dorong Pemimpin Junjung Sikap Netral dan Adil

Oleh karena itu, berdasarkan kebebasan akademik yang dimiliki, maka sivitas akademika UNJ menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut: