Ganjar: Ada Ancaman Baru Era Demokrasi saat Beda Pendapat dan Pilihan
Minggu, 04 Februari 2024 - 08:06 WIB
Dia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah hingga kepala desa diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Mereka kemudian melaporkan ke dirinya sehingga dia meminta aparat penegak hukum semuanya di Indonesia untuk bersikap netral.
Kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan statement presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon sesuai hak politik perorangan. Tapi, sayangnya pada perjalanannya justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul.
"Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral. Gubernur, bupati harus netral itu perintah presiden. Hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statement itu!" tegas Ganjar.
Kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan statement presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon sesuai hak politik perorangan. Tapi, sayangnya pada perjalanannya justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul.
"Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral. Gubernur, bupati harus netral itu perintah presiden. Hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statement itu!" tegas Ganjar.
(jon)
Lihat Juga :