Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar: Mengambil Risiko Besar pada Demokrasi
Jum'at, 26 Januari 2024 - 22:26 WIB
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo angkat bicara soal pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024. Foto/TPN
MANGGARAI - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024.
"Ya silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar usai menghadiri acara kampanye akbar bertajuk 'Hajatan Rakyat' yang digelar di Stadion Golo Dukal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).
Ganjar mengakui memang tidak aturan yang melarang presiden berkampanye. Hanya saja, ia mengingatkan soal hal lain yang perlu diperhatikan jika sikap itu benar-benar dilakukan
"Ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," jelasnya.
"Kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," sambung Ganjar.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
"Ya silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar usai menghadiri acara kampanye akbar bertajuk 'Hajatan Rakyat' yang digelar di Stadion Golo Dukal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).
Ganjar mengakui memang tidak aturan yang melarang presiden berkampanye. Hanya saja, ia mengingatkan soal hal lain yang perlu diperhatikan jika sikap itu benar-benar dilakukan
"Ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," jelasnya.
"Kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," sambung Ganjar.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
(kri)
tulis komentar anda