Temuan Indopol: Warga Menolak Disurvei karena Khawatir Berdampak pada Bansos
Selasa, 23 Januari 2024 - 23:55 WIB
Dia memberikan contoh Kabupaten Blitar undecided voters (orang yang belum menentukan pilihan) mencapai 85%, sementara untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada 10%, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 5%, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 0% (di bawah 1%).
Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5%, dan Kota Probolinggo 43%.
“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya.
Dari hasil penelusuran dari yang dialami, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT/RW, sampai warga. Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.
“Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkap dia.
“Nah berarti kan ada satu persepsi dari mereka (masyarakat) yang alami tekanan ya, ada intimidasi terkait bansos. Selain secara umum kenapa mereka menyatakan penolakan kepada surveyor itu ada indikasi dikondisikan. Bahwa kalau anda datang sebagai survey, udah kamu jangan ikut-ikut, kira-kira begitu,” jelas Ratno.
Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5%, dan Kota Probolinggo 43%.
“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya.
Dari hasil penelusuran dari yang dialami, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT/RW, sampai warga. Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.
“Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkap dia.
“Nah berarti kan ada satu persepsi dari mereka (masyarakat) yang alami tekanan ya, ada intimidasi terkait bansos. Selain secara umum kenapa mereka menyatakan penolakan kepada surveyor itu ada indikasi dikondisikan. Bahwa kalau anda datang sebagai survey, udah kamu jangan ikut-ikut, kira-kira begitu,” jelas Ratno.
Lihat Juga :