Pemerintah Perlu Jelaskan Alasan Beri Bintang Jasa ke Fahri dan Fadli
Rabu, 12 Agustus 2020 - 08:07 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan penjelasan ke publik terkait rencana penganugerahan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo mengaku tidak tahu apa tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Namun, menurut Kunto, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, soal keterbukaan dan transparansi. Kunto mengatakan, ada undang-undang yang mendasari pihak Istana Kepresidenan memberikan bintang jasa itu. Kemudian, lanjut dia, ada kriteria yang jelas dalam memberikan penghargaan itu. "Menurut saya harus disosialisasikan ke publik kira-kira apa saja yang menjadi kriteria atau apa saja pertimbangan sehingga Istana memutuskan untuk memberikan penghargaan ke dua orang ini," ujar Kunto kepada SINDOnews, Rabu (12/8/2020).
Ini sangat penting terutama untuk menghindari persepsi publik bahwa penghargaan ini diberikan untuk membungkam kritik. “Atau penghargaan ini sebagai tanda terima kasih karena terkait dengan Pemilu 2019 atau apapun lah," tambah Kunto. (Baca juga: Bintang Tanda Jasa untuk Fahri Hamzah dan Fadli Zon Upaya Jinakkan Pengkritik)
Dia melanjutkan, atau penghargaan itu semacam barter dari Fadli Zon yang tidak lagi punya kekuasaan besar di Partai Gerindra atau di DPR. "Fahri Hamzah juga sudah keluar dari PKS, sedang merintis partai baru. Jadi ada banyak persepsi publik yang harus segera diluruskan tentang penganugerahan bintang jasa ini," ungkapnya.
Selain itu, kata Kunto, jangan sampai publik mempersepsi bahwa orang yang mengkritik pemerintah bakal diberikan bintang jasa itu, sehingga masyarakat harus kritis terhadap pemerintah. "Sementara banyak instrumen hukum lainnya yang masih belum diperbaiki untuk fasilitasi kritisisme dari masyarakat ini seperti Undang-undang ITE masih sering digunakan oleh pejabat publik untuk menuntut pengkritiknya dan segala macam," ucapnya. (Baca juga: Dapat Bintang Tanda Jasa dari Jokowi, Begini Reaksi Fahri Hamzah)
Maka itu, dia mengungkapkan ada banyak pertanyaan dari publik tentang rencana pemberian bintang jasa tersebut. Menurut dia, yang paling penting soal keterbukaan pemerintah menjelaskan apa saja kriteria yang telah dipenuhi Fadli Zon dan Fahri Hamzah untuk memperoleh penghargaan itu.
"Salah satu yang menurut saya paling mungkin menjadi kriteria adalah karena Fadli Zon dan Fahri Hamzah pernah menjabat di Pimpinan DPR dan selama mereka menjabat sebagai pimpinan DPR, DPR atau legislatif kita sangat produktif dalam membuat Legislasi atau Undang-undang," tuturnya. (Baca juga: Fadli Zon-Fahri Hamzah Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Mahfud)
Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu kriteria yang bisa digunakan oleh Istana untuk mendasari atau menjustifikasi pemberian penghargaan itu. "Tapi kalau Istana punya alasan lain yang mungkin lebih pas dan lebih oke, menurut saya ini waktunya diberikan atau disosialisasikan ke publik," katanya. Rico Afrido Simanjuntak
Pertama, soal keterbukaan dan transparansi. Kunto mengatakan, ada undang-undang yang mendasari pihak Istana Kepresidenan memberikan bintang jasa itu. Kemudian, lanjut dia, ada kriteria yang jelas dalam memberikan penghargaan itu. "Menurut saya harus disosialisasikan ke publik kira-kira apa saja yang menjadi kriteria atau apa saja pertimbangan sehingga Istana memutuskan untuk memberikan penghargaan ke dua orang ini," ujar Kunto kepada SINDOnews, Rabu (12/8/2020).
Ini sangat penting terutama untuk menghindari persepsi publik bahwa penghargaan ini diberikan untuk membungkam kritik. “Atau penghargaan ini sebagai tanda terima kasih karena terkait dengan Pemilu 2019 atau apapun lah," tambah Kunto. (Baca juga: Bintang Tanda Jasa untuk Fahri Hamzah dan Fadli Zon Upaya Jinakkan Pengkritik)
Dia melanjutkan, atau penghargaan itu semacam barter dari Fadli Zon yang tidak lagi punya kekuasaan besar di Partai Gerindra atau di DPR. "Fahri Hamzah juga sudah keluar dari PKS, sedang merintis partai baru. Jadi ada banyak persepsi publik yang harus segera diluruskan tentang penganugerahan bintang jasa ini," ungkapnya.
Selain itu, kata Kunto, jangan sampai publik mempersepsi bahwa orang yang mengkritik pemerintah bakal diberikan bintang jasa itu, sehingga masyarakat harus kritis terhadap pemerintah. "Sementara banyak instrumen hukum lainnya yang masih belum diperbaiki untuk fasilitasi kritisisme dari masyarakat ini seperti Undang-undang ITE masih sering digunakan oleh pejabat publik untuk menuntut pengkritiknya dan segala macam," ucapnya. (Baca juga: Dapat Bintang Tanda Jasa dari Jokowi, Begini Reaksi Fahri Hamzah)
Maka itu, dia mengungkapkan ada banyak pertanyaan dari publik tentang rencana pemberian bintang jasa tersebut. Menurut dia, yang paling penting soal keterbukaan pemerintah menjelaskan apa saja kriteria yang telah dipenuhi Fadli Zon dan Fahri Hamzah untuk memperoleh penghargaan itu.
"Salah satu yang menurut saya paling mungkin menjadi kriteria adalah karena Fadli Zon dan Fahri Hamzah pernah menjabat di Pimpinan DPR dan selama mereka menjabat sebagai pimpinan DPR, DPR atau legislatif kita sangat produktif dalam membuat Legislasi atau Undang-undang," tuturnya. (Baca juga: Fadli Zon-Fahri Hamzah Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Mahfud)
Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu kriteria yang bisa digunakan oleh Istana untuk mendasari atau menjustifikasi pemberian penghargaan itu. "Tapi kalau Istana punya alasan lain yang mungkin lebih pas dan lebih oke, menurut saya ini waktunya diberikan atau disosialisasikan ke publik," katanya. Rico Afrido Simanjuntak
(cip)
tulis komentar anda