Mahfud MD Bongkar Skandal Korupsi Sektor Maritim, Libatkan Aparat hingga Pejabat Daerah
Sabtu, 13 Januari 2024 - 07:34 WIB
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bongkar skandal korupsi sektor maritim di Indonesia yang terjadi di tengah laut. Foto/TPN
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bongkar skandal korupsi sektor maritim di Indonesia yang terjadi di tengah laut. Akhirnya, hingga saat ini Indonesia tidak bisa memanfaatkan secara optimal kelayakan sumber daya kelauatan itu sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan praktik korupsi di tengah laut itu dimuluskan oleh tangan-tangan aparat penegak hukum hingga pejabat di daerah.
"Kita ingin membangun negara maritim yang demokratis, 2/3 dari kekayaan kita ini laut, tapi laut ini tidak terkelola dengan baik, sehingga di utara, Laut Natuna, itu selaku dimasuki kapal asing dan kita kadang kala diam saja karena itu ada permainan," ujar Mahfud di Surabaya, Jumat (12/1/2024).
Mahfud juga memberikan salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi di tengah laut. Saat itu ada sebuah kapal dari Irian yang melakukan transaksi minyak secara ilegal dan akhirnya sempat tertangkap.
"Lalu ada pejabat yang bilang, wah itu tidak apa-apa, ndak boleh berlaku protokol Indonesia, berlaku protokol Tokyo, dikembalikan saja lalu didenda Rp1 miliar. Saya bilang ndak bisa, tangkap, dihukum, mencuri di laut kita, ini laut," jelasnya.
Kemudian di sektor perikanan, Mahfud mengatakan saat ini ada ketentuan yang mengatur batas minimal kapal yang dapat berlayar ke Laut Natuna karena pertimbangan keamanan. Sehingga kapal nelayan kecil tidak bisa berlayar untuk menangkap ikan di laut tersebut.
"Natuna Utara itu banyak ikan yang dicuri oleh negara tetangga, nelayan lokal tidak berdaya karena kapal nelayan lokal itu kecil-kecil, dibatasi oleh menteri perikanan, kapal (kecil) yang ke sana tidak boleh dari sekian km, bahaya," papar Mahfud.
Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku sempat mengupayakan untuk mengirim sekitar 100 kapal untuk mengakomodir para nelayan lokal. Minyak akan diberikan subdisi agar bisa sampai ke tengah laut dan menangkap ikan bersama kapal asing.
"Tapi setelah kapal sampai di sana, tidak kebagian minyak subsidi, dicuri oleh aparat dijual di tengah laut, dititipkan ke pom bensin, padahal itu minyak subsidi, sehingga kapal dari Jawa tengah pulang. Pak kami tidak mendapat membeli minyak subsidi, kami malah rugi sampai di sini, ini kan karena korupsi," kata Mahfud.
"Mari kita sama-sama, mau diapakan ini laut kita, laut kita kaya raya, mari kita kelola sama-sama, kta punya banyak ahli kelautan," tutupnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan praktik korupsi di tengah laut itu dimuluskan oleh tangan-tangan aparat penegak hukum hingga pejabat di daerah.
Baca Juga
"Kita ingin membangun negara maritim yang demokratis, 2/3 dari kekayaan kita ini laut, tapi laut ini tidak terkelola dengan baik, sehingga di utara, Laut Natuna, itu selaku dimasuki kapal asing dan kita kadang kala diam saja karena itu ada permainan," ujar Mahfud di Surabaya, Jumat (12/1/2024).
Mahfud juga memberikan salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi di tengah laut. Saat itu ada sebuah kapal dari Irian yang melakukan transaksi minyak secara ilegal dan akhirnya sempat tertangkap.
"Lalu ada pejabat yang bilang, wah itu tidak apa-apa, ndak boleh berlaku protokol Indonesia, berlaku protokol Tokyo, dikembalikan saja lalu didenda Rp1 miliar. Saya bilang ndak bisa, tangkap, dihukum, mencuri di laut kita, ini laut," jelasnya.
Kemudian di sektor perikanan, Mahfud mengatakan saat ini ada ketentuan yang mengatur batas minimal kapal yang dapat berlayar ke Laut Natuna karena pertimbangan keamanan. Sehingga kapal nelayan kecil tidak bisa berlayar untuk menangkap ikan di laut tersebut.
"Natuna Utara itu banyak ikan yang dicuri oleh negara tetangga, nelayan lokal tidak berdaya karena kapal nelayan lokal itu kecil-kecil, dibatasi oleh menteri perikanan, kapal (kecil) yang ke sana tidak boleh dari sekian km, bahaya," papar Mahfud.
Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku sempat mengupayakan untuk mengirim sekitar 100 kapal untuk mengakomodir para nelayan lokal. Minyak akan diberikan subdisi agar bisa sampai ke tengah laut dan menangkap ikan bersama kapal asing.
"Tapi setelah kapal sampai di sana, tidak kebagian minyak subsidi, dicuri oleh aparat dijual di tengah laut, dititipkan ke pom bensin, padahal itu minyak subsidi, sehingga kapal dari Jawa tengah pulang. Pak kami tidak mendapat membeli minyak subsidi, kami malah rugi sampai di sini, ini kan karena korupsi," kata Mahfud.
"Mari kita sama-sama, mau diapakan ini laut kita, laut kita kaya raya, mari kita kelola sama-sama, kta punya banyak ahli kelautan," tutupnya.
(kri)
tulis komentar anda