Bawaslu Janji Tindak Lanjuti DPT Bermasalah di Malaysia
Jum'at, 12 Januari 2024 - 10:29 WIB
Tiga perwakilan PMI melakukan audiensi dengan Bawaslu terkait DPT bermasalah di Malaysia pada Kamis (11/1/2024). FOTO/IST
JAKARTA - Laporan dugaan adanya Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) bermasalah di Malaysia akan ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya temuan itu telah dilaporkan ke Panwaslu Kuala Lumpur.
"Hasil audiensi kami dengan Bawaslu RI, kami sepakat laporan kami yang sebelumnya di Panwaslu Kuala Lumpur diteruskan oleh Bawaslu yang ada di Jakarta," kata perwakilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Rasyidin dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).
Menurutnya, ia bersama rekannya, Fizin dan Rico telah melakukan audiensi dengan Bawaslu terkait DPT bermasalah di Malaysia pada Kamis (11/1/2024). Di hari yang sama juga digelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu yang menyuarakan kasus tersebut. Di bawah hujan deras, para demonstran dari kalangan mahasiswa mendesak agar KPU dan Bawaslu turun langsung mengusut DPT bermasalah di Malaysia.
Menurut Rasyidin, dalam audiensi tersebut, Bawaslu berjanji akan berkomunikasi dengan Panwaslu Kuala Lumpur untuk menindaklanjuti laporan. Sebab, setiap dugaan tindak pelanggaran akan diusut dan dilakukan pengungkapan nantinya. Selain itu, kata dia, Bawaslu membuka komunikasi lanjutan setelah laporan tersebut diambil-alih.
"Pihak Bawaslu juga merekomendasikan melaporkan ke DKPP perihal kode etik prefosionalitas dan juga dugaan ancaman dari Ketua PPLN KL (Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur)," katanya.
Dengan audiensi tersebut, kata Rasyidin, Bawaslu memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang mau bergerak untuk mengawal keberhasilan Pemilu 2024. Khususnya hak-hak konsitusi para PMI yang berada di Malaysia ataupun di luar negeri lainnya.
Perbaikan sistem menjadi salah satu kunci dari keberhasilan laporan tersebut, sehingga dapat secara signifikan mengurangi kecurangan-kecurangan yang akan datang.
"Hasil audiensi kami dengan Bawaslu RI, kami sepakat laporan kami yang sebelumnya di Panwaslu Kuala Lumpur diteruskan oleh Bawaslu yang ada di Jakarta," kata perwakilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Rasyidin dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).
Menurutnya, ia bersama rekannya, Fizin dan Rico telah melakukan audiensi dengan Bawaslu terkait DPT bermasalah di Malaysia pada Kamis (11/1/2024). Di hari yang sama juga digelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu yang menyuarakan kasus tersebut. Di bawah hujan deras, para demonstran dari kalangan mahasiswa mendesak agar KPU dan Bawaslu turun langsung mengusut DPT bermasalah di Malaysia.
Menurut Rasyidin, dalam audiensi tersebut, Bawaslu berjanji akan berkomunikasi dengan Panwaslu Kuala Lumpur untuk menindaklanjuti laporan. Sebab, setiap dugaan tindak pelanggaran akan diusut dan dilakukan pengungkapan nantinya. Selain itu, kata dia, Bawaslu membuka komunikasi lanjutan setelah laporan tersebut diambil-alih.
"Pihak Bawaslu juga merekomendasikan melaporkan ke DKPP perihal kode etik prefosionalitas dan juga dugaan ancaman dari Ketua PPLN KL (Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur)," katanya.
Dengan audiensi tersebut, kata Rasyidin, Bawaslu memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang mau bergerak untuk mengawal keberhasilan Pemilu 2024. Khususnya hak-hak konsitusi para PMI yang berada di Malaysia ataupun di luar negeri lainnya.
Perbaikan sistem menjadi salah satu kunci dari keberhasilan laporan tersebut, sehingga dapat secara signifikan mengurangi kecurangan-kecurangan yang akan datang.
tulis komentar anda