Ikatan Keluarga Orang Hilang Tawarkan Kontrak Politik ke Timnas Amin
Rabu, 10 Januari 2024 - 17:46 WIB
Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bertandang ke Kantor Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Menteng, Rabu (10/1/2024). Foto/Giffar Rivana
JAKARTA - Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bertandang ke Kantor Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ( Timnas Amin ), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024). IKOHI diwakili oleh Hakim Hamdun anak dari korban penculikan paksa yakni Dedi Umar Hamdun, Paian Siahaan orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, dan Hardingga anak dari Yani Afri.
Ketiganya bertemu dengan perwakilan Timnas Amin. Mereka menawarkan sebuah kontrak politik kepada tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tentang penyelesaian dan merespons janji dari masing-masing calon presiden yang dilontarkan saat debat capres putaran pertama pada 12 Desember 2023 mengenai komitmen penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997-1998.
"Jadi kami ini ingin dapat jawaban yang pasti, untuk kasus-kasus kami, jadi kami ingin mencoba mengajukan kontrak politik dan hari ini kami sebenarnya agendanya diskusi apa yang ada dalam kontrak politik itu," kata Hakim saat ditemui di Kantor Timnas Amin.
Baca juga: Penyelesaian Masalah HAM Harus Jadi Prioritas Pemerintahan Baru
"Karena untuk pertama kali memberikan kontrak politik enggak bisa langsung disetujui juga. Mereka harus tahu isinya juga kita harus diskusi dulu, dan sebenarnya ini kami mengajukan ke seluruh paslon, jadi siapa aja yang menang kami ingin ini diselesaikan," tambah Hakim.
Ketiganya bertemu dengan perwakilan Timnas Amin. Mereka menawarkan sebuah kontrak politik kepada tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tentang penyelesaian dan merespons janji dari masing-masing calon presiden yang dilontarkan saat debat capres putaran pertama pada 12 Desember 2023 mengenai komitmen penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997-1998.
"Jadi kami ini ingin dapat jawaban yang pasti, untuk kasus-kasus kami, jadi kami ingin mencoba mengajukan kontrak politik dan hari ini kami sebenarnya agendanya diskusi apa yang ada dalam kontrak politik itu," kata Hakim saat ditemui di Kantor Timnas Amin.
Baca juga: Penyelesaian Masalah HAM Harus Jadi Prioritas Pemerintahan Baru
"Karena untuk pertama kali memberikan kontrak politik enggak bisa langsung disetujui juga. Mereka harus tahu isinya juga kita harus diskusi dulu, dan sebenarnya ini kami mengajukan ke seluruh paslon, jadi siapa aja yang menang kami ingin ini diselesaikan," tambah Hakim.
Lihat Juga :