Pertimbangkan Revisi UU ITE, Ganjar Pranowo: Pejabat Jangan Baperan Kalau Dikritik

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo merasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi kembali. Hal itu didasari lantaran revisi itu masih menyimpan "pasal karet".

"Oh iya (UU ITE perlu direvisi karena ada pasal karet)," ujar Ganjar saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).



Terlepas dari itu, Ganjar mengatakan kritik tak dilarang di Tanah Air. Namun, ia menjelaskan penyampaian kritik perlu diperhatikan tidak menyakiti orang.

"Kritiklah kebijakannya, tapi jangan maaf ya, fisiknya, sukunya, agamanya, golongannya. Saya kira itu menjadi barrier yang mungkin orang jangan ditembus dong yang itu. Tapi kalau Kritik kebijakannya boleh-boleh saja," jelas Ganjar.



Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku kerap mendapat kritik saat menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ia mengaku kerap mengundang pengkritik datang langsung kepadanya.

"Saya 10 tahun kurang lebih menjadi gubernur, mendapatkan krtik-kritikan seperti itu. Maka seringkali kalau mereka kritik, datang aja. Kita ngobrol, kita diskusi. Itu jauh lebih menarik," papar Ganjar.



Hanya saja, ia menekankan pejabat tak boleh baper dan antiterhadap kritik. "Dan pejabat jangan baperan kalau dikritik itu," tandasnya.