Ganjar: Evaluasi UU Omnibus Law Jadi Prioritas karena Tak Berpihak pada Buruh
Jum'at, 15 Desember 2023 - 05:06 WIB
"Ini yang saya sampaikan kemarin di Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) juga. Rasa-rasanya kita butuh duduk bersama untuk me-review apakah kita akan menggunakan rezim pengusaha, apa rezim pengupahan atau mungkin ada sistem yang lain," jelasnya.
Baca juga: Soal Lapangan Kerja Minim, Ganjar: Pemerintah Harus Pertemukan Industri dengan Sekolah
Ganjar mengaku akan mempertemukan buruh, pemerintah, dan pengusaha akan menjadi prioritasnya. Sehingga terjadi kesepakatan yang dapat dimasukkan ke dalam regulasi. "Sehingga kemudian kondisi sosiologis ya bisa kita baca terlebih dahulu sehingga kita bisa menyiapkan regulasi," kata Ganjar.
Dia mencontohkan soal sistem pengupahan yang bisa di kontribusikan oleh pemerintah. Sehingga, para buruh bisa lebih sejahtera.
"Terutama praktik saya waktu itu (saat jadi Gubernur Jawa Tengah) ya kita dorong dengan subsidi transportasi. Kita menyiapkan perumahan untuk buruh, memang belum banyak tapi transportasi sudah cukup membantu. Memastikan akses pendidikan dan kesehatannya tercapai, kalau 4 komponen ini bisa," jelasnya.
Baca juga: Soal Lapangan Kerja Minim, Ganjar: Pemerintah Harus Pertemukan Industri dengan Sekolah
Ganjar mengaku akan mempertemukan buruh, pemerintah, dan pengusaha akan menjadi prioritasnya. Sehingga terjadi kesepakatan yang dapat dimasukkan ke dalam regulasi. "Sehingga kemudian kondisi sosiologis ya bisa kita baca terlebih dahulu sehingga kita bisa menyiapkan regulasi," kata Ganjar.
Dia mencontohkan soal sistem pengupahan yang bisa di kontribusikan oleh pemerintah. Sehingga, para buruh bisa lebih sejahtera.
"Terutama praktik saya waktu itu (saat jadi Gubernur Jawa Tengah) ya kita dorong dengan subsidi transportasi. Kita menyiapkan perumahan untuk buruh, memang belum banyak tapi transportasi sudah cukup membantu. Memastikan akses pendidikan dan kesehatannya tercapai, kalau 4 komponen ini bisa," jelasnya.
(cip)
Lihat Juga :