Tolak Politik Dinasti, BEM Kehilangan Kepercayaan terhadap Rezim Jokowi
Rabu, 13 Desember 2023 - 03:22 WIB
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terus menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terus menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti. Kali ini penolakan disuarakan BEM Universitas Mataram (UNRAM) dan BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) .
Mereka memprotes keras adanya upaya nyata dari penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaan dengan mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
BEM UNRAM khawatir dengan dukungan kekuasaan tersebut, netralitas aparatur negara sulit terjadi. Padahal pemilu yang adil sangat diperlukan untuk membangun legitimasi politik pemerintahan mendatang.
"Kami satu suara bersama rekan-rekan BEM lainnya. Tentunya kita menolak keras konsep dinasti politik yang secara halus diterapkan oleh penguasa saat ini," ujar Ketua BEM UNRAM Lombok, Nusa Tenggara Barat, Martoni Ira Malik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12/2023).
Martoni secara terbuka menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yang dinilai sudah diintervensi oleh penguasa untuk memuluskan langkah sang putra mahkota menjadi calon wakil presiden.
"MK inikan anak reformasi, dan konstitusi merupakan harapan terakhir bagi kami generasi muda. Jika konstitusi sudah dicawe-cawe untuk malanggengkan kekuasaan, tentu bagi kami (rezim ini) cukup sudah," tegas Martoni
BEM UNRAM juga menyayangkan proses yang dilalui oleh salah satu kandidat cawapres dengan menabrak etika atau moralitas publik. Sebab menurut Martoni, karpet merah yang diberikan kepada cawapres tersebut sangatlah jelas sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan penguasa saat ini.
"Ya, tentu kami hilang kepercayaan terhadap rezim saat ini, dan kami juga teramat kecewa melihat pola yang dilakukan oleh penguasa saat ini," tandasnya.
Mereka memprotes keras adanya upaya nyata dari penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaan dengan mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
BEM UNRAM khawatir dengan dukungan kekuasaan tersebut, netralitas aparatur negara sulit terjadi. Padahal pemilu yang adil sangat diperlukan untuk membangun legitimasi politik pemerintahan mendatang.
"Kami satu suara bersama rekan-rekan BEM lainnya. Tentunya kita menolak keras konsep dinasti politik yang secara halus diterapkan oleh penguasa saat ini," ujar Ketua BEM UNRAM Lombok, Nusa Tenggara Barat, Martoni Ira Malik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12/2023).
Martoni secara terbuka menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yang dinilai sudah diintervensi oleh penguasa untuk memuluskan langkah sang putra mahkota menjadi calon wakil presiden.
"MK inikan anak reformasi, dan konstitusi merupakan harapan terakhir bagi kami generasi muda. Jika konstitusi sudah dicawe-cawe untuk malanggengkan kekuasaan, tentu bagi kami (rezim ini) cukup sudah," tegas Martoni
BEM UNRAM juga menyayangkan proses yang dilalui oleh salah satu kandidat cawapres dengan menabrak etika atau moralitas publik. Sebab menurut Martoni, karpet merah yang diberikan kepada cawapres tersebut sangatlah jelas sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan penguasa saat ini.
"Ya, tentu kami hilang kepercayaan terhadap rezim saat ini, dan kami juga teramat kecewa melihat pola yang dilakukan oleh penguasa saat ini," tandasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda