Mahfud MD Ungkap 4 Prasyarat Mutlak Menuju Indonesia Emas 2045
Sabtu, 09 Desember 2023 - 11:20 WIB
Namun karena terkendala Covid-19, Mahfud mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat anjlok dan tidak mencapai 6%. "Jadi apa yang terjadi? Kalau Indonesia begitu terus, pertumbuhan ekonomi di bawah 6% maka tidak akan pernah mencapai Indonesia emas," ucapnya.
Untuk mencapai angka tersebut, Mahfud MD menegaskan, harus ada usaha keras termasuk membayar hutang. "Gimana caranya? Ya genjot, dibayar hutangnya ke depan. Misal 2024 dinaikkan 5,7%, kemudian 2025 dinaikan ke 6%, hingga mencapai rata-rata di tahun 2045," katanya.
Prasyarat kedua adalah pemberantasan korupsi. Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak boleh main-main dalam memberantas korupsi yang sudah terjadi di berbagai lini. Prasyarat ketiga ialah penegakkan hukum. Menurut Mahfud, semua kesalahan menuju Indonesia Emas terdapat pada penegakkan hukum.
Baca juga: Tetap Dukung Ganjar-Mahfud, Abuya Muhtadi Buka Pintu Capres-cawapres untuk Silaturahmi ke Banten
"Hukum ditegakkan, maka seluruh pembangunan selesai 50%. Kan kesalahan semua di hukum, korupsi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, itu pelanggaran hukum, kalau itu diatasi maka yang lain-lain itu lebih ke ad hoc administratif saja," katanya.
Untuk mencapai angka tersebut, Mahfud MD menegaskan, harus ada usaha keras termasuk membayar hutang. "Gimana caranya? Ya genjot, dibayar hutangnya ke depan. Misal 2024 dinaikkan 5,7%, kemudian 2025 dinaikan ke 6%, hingga mencapai rata-rata di tahun 2045," katanya.
Prasyarat kedua adalah pemberantasan korupsi. Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak boleh main-main dalam memberantas korupsi yang sudah terjadi di berbagai lini. Prasyarat ketiga ialah penegakkan hukum. Menurut Mahfud, semua kesalahan menuju Indonesia Emas terdapat pada penegakkan hukum.
Baca juga: Tetap Dukung Ganjar-Mahfud, Abuya Muhtadi Buka Pintu Capres-cawapres untuk Silaturahmi ke Banten
"Hukum ditegakkan, maka seluruh pembangunan selesai 50%. Kan kesalahan semua di hukum, korupsi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, itu pelanggaran hukum, kalau itu diatasi maka yang lain-lain itu lebih ke ad hoc administratif saja," katanya.
Lihat Juga :