Cegah Rekayasa Pemilu 2024, TPN Minta Kominfo dan BSSN hingga KPU Dalami Kebocoran Data
Kamis, 30 November 2023 - 23:19 WIB
TPN Ganjar-Mahfud menyoroti kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini diperjualbelikan di situs internet. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti Pemilu 2024 khususnya kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini diperjualbelikan di situs internet. Kebocoran data tersebut dinilai menjadi pengingat kepada KPU untuk meningkatkan sistem keamanan data mereka.
"Kami berharap KPU secara serius menangani hal tersebut dan tentu saja segera berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti BSSN. Langkah demikian dinilai bisa meredam berbagai spekulasi atas peretasan sistem keamanan data KPU itu," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Todung mengatakan, koordinasi KPU dan BSSN diharapkan bisa mengungkap penyebab peretasan sistem keamanan data tersebut. Berdasarkan hasil itu pula, KPU bisa memperbaiki dan mencegah peretasan serupa di masa mendatang sehingga mampu meredam kekhawatiran sebagian pihak terkait hasil Pemilu 2024 kelak.
"Karena itu, saya harap KPU tidak memberikan pendapat sembarangan sebelum pihak yang berwenang seperti BSSN menyelesaikan penyelidikannya atas peretasan data KPU itu. Ini penting untuk perbaikan sistem keamanan data KPU untuk menekan kekhawatiran bahwa hasil Pemilu bisa direkayasa," ujar Todung.
"Kami berharap KPU secara serius menangani hal tersebut dan tentu saja segera berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti BSSN. Langkah demikian dinilai bisa meredam berbagai spekulasi atas peretasan sistem keamanan data KPU itu," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Todung mengatakan, koordinasi KPU dan BSSN diharapkan bisa mengungkap penyebab peretasan sistem keamanan data tersebut. Berdasarkan hasil itu pula, KPU bisa memperbaiki dan mencegah peretasan serupa di masa mendatang sehingga mampu meredam kekhawatiran sebagian pihak terkait hasil Pemilu 2024 kelak.
"Karena itu, saya harap KPU tidak memberikan pendapat sembarangan sebelum pihak yang berwenang seperti BSSN menyelesaikan penyelidikannya atas peretasan data KPU itu. Ini penting untuk perbaikan sistem keamanan data KPU untuk menekan kekhawatiran bahwa hasil Pemilu bisa direkayasa," ujar Todung.
Lihat Juga :