Setara Institute Nilai saat Ini Ada Kemunduran Kualitas Demokrasi
Rabu, 29 November 2023 - 23:00 WIB
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. Foto/Tangkapan Layar/Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait sikap penguasa saat ini mau seperti penguasa di masa Orde Baru ada benarnya.
"Pernyataan Megawati ada benarnya jika berkenaan dengan kemunduran demokrasi. Namun belum sampai pada pengulangan pada apa yang terjadi di era Orde Baru," ujar Bonar di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Bonar mengatakan, ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia. "Tetapi mengatakan penguasa sekarang ini bertindak seperti Orde Baru masih belum,” katanya.
Menurut Bonar, sekarang ini memang ada sejumlah kejadian yang mencederai demokrasi. Namun, di sisi lain masih ada pula kebebasan di negeri ini.
“Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga oposisi masih ada,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menegaskan pernyataan Megawati sebagai respons atas kondisi politik terkini. Pidatonya juga menyiratkan kekecewaan, kegelisahan, dan tanggung jawab moral.
“Saya kira ini respons Megawati melihat situasi atas konstelasi politik yang begitu dinamis dan cukup alot. Menurut saya respons Megawati lebih pada political surprise yang terjadi hingga hari ini. Sehingga pidatonya menurut semiotika politik juga bisa diartikan sebagai bentuk dari kekecewaan, kegelisahan, dan di samping posisinya sebagai Presiden ke-5 tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi atau merespons situasi yang terjadi," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut dia, memang tidak bisa dipungkiri saat ini terjadi preseden buruk yang mengarah pada era Orde Baru.
"Dari peristiwa-peristiwa politik atau preseden politik yang terjadi, ada arah ke sana. Bahwasanya ada proses-proses di mana terjadinya intervensi politik atau penguasa terhadap suprastruktur politik lainnya atau lebih pada lembaga-lembaga negara," tuturnya.
Dia melihat bahwa pemilu saat ini dibayang-bayangi dengan isu netralitas aparat penegak hukum hingga aparatur negara yang dimobilisasi untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu.
“Saya kira ini adalah suatu preseden yang bisa diasosiasikan dengan insiden-insiden politik yang ada di era Orde Baru," jelasnya.
"Pernyataan Megawati ada benarnya jika berkenaan dengan kemunduran demokrasi. Namun belum sampai pada pengulangan pada apa yang terjadi di era Orde Baru," ujar Bonar di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Bonar mengatakan, ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia. "Tetapi mengatakan penguasa sekarang ini bertindak seperti Orde Baru masih belum,” katanya.
Menurut Bonar, sekarang ini memang ada sejumlah kejadian yang mencederai demokrasi. Namun, di sisi lain masih ada pula kebebasan di negeri ini.
“Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga oposisi masih ada,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menegaskan pernyataan Megawati sebagai respons atas kondisi politik terkini. Pidatonya juga menyiratkan kekecewaan, kegelisahan, dan tanggung jawab moral.
“Saya kira ini respons Megawati melihat situasi atas konstelasi politik yang begitu dinamis dan cukup alot. Menurut saya respons Megawati lebih pada political surprise yang terjadi hingga hari ini. Sehingga pidatonya menurut semiotika politik juga bisa diartikan sebagai bentuk dari kekecewaan, kegelisahan, dan di samping posisinya sebagai Presiden ke-5 tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi atau merespons situasi yang terjadi," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut dia, memang tidak bisa dipungkiri saat ini terjadi preseden buruk yang mengarah pada era Orde Baru.
"Dari peristiwa-peristiwa politik atau preseden politik yang terjadi, ada arah ke sana. Bahwasanya ada proses-proses di mana terjadinya intervensi politik atau penguasa terhadap suprastruktur politik lainnya atau lebih pada lembaga-lembaga negara," tuturnya.
Dia melihat bahwa pemilu saat ini dibayang-bayangi dengan isu netralitas aparat penegak hukum hingga aparatur negara yang dimobilisasi untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu.
“Saya kira ini adalah suatu preseden yang bisa diasosiasikan dengan insiden-insiden politik yang ada di era Orde Baru," jelasnya.
(hab)
tulis komentar anda