Dukung Disabilitas, Ditjen dan PUM Kemendagri Galang Literasi Politik
Jum'at, 17 November 2023 - 20:12 WIB
pengembangan literasi politik melalui Forum Disabilitas yang dilaksanakan di Hotel Orchad Jayakarta, Jakarta Pusat, Kamis 16 November 2023. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dukungan terhadap penyandang disabilitas. Dukungan ini diwujudkan dengan pengembangan literasi politik melalui Forum Disabilitas yang dilaksanakan di Hotel Orchad Jayakarta, Jakarta Pusat, Kamis 16 November 2023.
Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri).
"Melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kami penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas pemenuhan hak-hak politiknya melalui pendidikan politik, sebagaimana amanat Pasal 13 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata Plh Direktur Politik Dalam Negeri, Rahmat Santoso dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).
Sementara Plh Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa mengungkapkan, pentingnya pertemuan ini sebagai wadah untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait isu-isu yang mungkin belum tersentuh oleh kebijakan saat ini, terutama terkait teman-teman disabilitas.
"Pentingnya mensinkronkan dokumen perencanaan pembangunan dengan sistem politik untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tahun 2024 adalah tahun transisi demokrasi, kami berharap ini berjalan baik dan bisa menjadi dasar untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 sesuai dengan harapan para pendiri bangsa," jelas Risnandar.
Selanjutnya Risnandar mengingatkan kepada para peserta yang hadir, agar dalam berorganisasi apabila ada masalah di internal dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tanpa menciptakan organisasi tandingan yang dapat merumitkan regulasi.
"Saya berharap bahwa kehadiran organisasi-organisasi kemasyarakatan pada pertemuan ini dapat menjadi contoh positif untuk seluruh Ormas di Indonesia, terutama dalam menghadapi permasalahan internal," tuturnya. tambahnya.
"Tugas pemerintah diberikan wewenang dan tanggung jawab terkait tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, dan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demokrasi Indonesia," tutupnya.
Untuk diketahui, peserta pengembangan literasi politik melalui forum disabiltas yang hadir lebih kurang berjumlah 100 penyandang disabilitas sensorik yang berasal dari komunitas Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
Dengan para narasumber yang sangat ahli di bidangnya, di antaranya adalah; Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU, Muhammad Zaid. Tenaga Ahli Bawaslu, Ronald Michael Manoach. Direktur Politik dan Hankam, BRIN, Moch Nur Hasyim. Sekretaris Daerah Pertuni DKI Jakarta, Eka Setiawan.
Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri).
"Melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kami penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas pemenuhan hak-hak politiknya melalui pendidikan politik, sebagaimana amanat Pasal 13 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata Plh Direktur Politik Dalam Negeri, Rahmat Santoso dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).
Sementara Plh Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa mengungkapkan, pentingnya pertemuan ini sebagai wadah untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait isu-isu yang mungkin belum tersentuh oleh kebijakan saat ini, terutama terkait teman-teman disabilitas.
"Pentingnya mensinkronkan dokumen perencanaan pembangunan dengan sistem politik untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tahun 2024 adalah tahun transisi demokrasi, kami berharap ini berjalan baik dan bisa menjadi dasar untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 sesuai dengan harapan para pendiri bangsa," jelas Risnandar.
Selanjutnya Risnandar mengingatkan kepada para peserta yang hadir, agar dalam berorganisasi apabila ada masalah di internal dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tanpa menciptakan organisasi tandingan yang dapat merumitkan regulasi.
"Saya berharap bahwa kehadiran organisasi-organisasi kemasyarakatan pada pertemuan ini dapat menjadi contoh positif untuk seluruh Ormas di Indonesia, terutama dalam menghadapi permasalahan internal," tuturnya. tambahnya.
"Tugas pemerintah diberikan wewenang dan tanggung jawab terkait tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, dan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demokrasi Indonesia," tutupnya.
Untuk diketahui, peserta pengembangan literasi politik melalui forum disabiltas yang hadir lebih kurang berjumlah 100 penyandang disabilitas sensorik yang berasal dari komunitas Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
Dengan para narasumber yang sangat ahli di bidangnya, di antaranya adalah; Tenaga Ahli Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU, Muhammad Zaid. Tenaga Ahli Bawaslu, Ronald Michael Manoach. Direktur Politik dan Hankam, BRIN, Moch Nur Hasyim. Sekretaris Daerah Pertuni DKI Jakarta, Eka Setiawan.
(maf)
tulis komentar anda