Amini JK, Yusuf Lakaseng: Kekuasaan Itu Dibatasi Etika, Hukum, dan Dukungan Rakyat
Kamis, 16 November 2023 - 21:54 WIB
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai pernyataan Jusuf Kalla (JK) tentang pemerintahan Presiden Jokowi harus dijadikan refleksi. Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng menilai pernyataan Jusuf Kalla (JK) tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dijadikan refleksi.
"Kekuasaan dalam demokrasi itu terbatas, dibatasi oleh etika dan aturan hukum serta dukungan rakyat," kata Yusuf di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Menurut Yusuf --yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini-- seharusnya di momentum pemilu keenam masa Reformasi, kualitas demokrasi Indonesia makin matang.
Ungkapan oleh JK itu didasarkan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di era 1966. Kala itu, kata JK, telah terjadi krisis politik lantaran banyak orang ditangkap. Tak hanya itu, krisis ekonomi juga terjadi bersamaan.
"Harga BBM naik waktu itu, tarif bus naik, mahasiswa marah. Jadi 2 krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling memengaruhi, maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," kata JK saat menghadiri Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Tak hanya itu, kata JK, pada 1998 juga terjadi hal serupa. Krisis ekonomi membuat harga rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Alhasil, harga bahan pokok melonjak. Di sisi lain, kata JK, pemerintahan Soeharto telah menunjukan gejala otoriter.
"Jadi demokrasi tidak jalan, tujuannya juga tidak jalan. Maka terjadi lagi krisis pemerintahan yang besar. Sekali lagi, karena tujuannya kemakmuran, tujuan kita semua kemakmuran yang adil. Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah," tambah JK.
Di sisi lain, kata JK, potensi krisis ekonomi bisa terjadi. Apalagi, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. "Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati," katanya
"Kekuasaan dalam demokrasi itu terbatas, dibatasi oleh etika dan aturan hukum serta dukungan rakyat," kata Yusuf di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Menurut Yusuf --yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini-- seharusnya di momentum pemilu keenam masa Reformasi, kualitas demokrasi Indonesia makin matang.
Baca Juga
Ungkapan oleh JK itu didasarkan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di era 1966. Kala itu, kata JK, telah terjadi krisis politik lantaran banyak orang ditangkap. Tak hanya itu, krisis ekonomi juga terjadi bersamaan.
"Harga BBM naik waktu itu, tarif bus naik, mahasiswa marah. Jadi 2 krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling memengaruhi, maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," kata JK saat menghadiri Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Tak hanya itu, kata JK, pada 1998 juga terjadi hal serupa. Krisis ekonomi membuat harga rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Alhasil, harga bahan pokok melonjak. Di sisi lain, kata JK, pemerintahan Soeharto telah menunjukan gejala otoriter.
"Jadi demokrasi tidak jalan, tujuannya juga tidak jalan. Maka terjadi lagi krisis pemerintahan yang besar. Sekali lagi, karena tujuannya kemakmuran, tujuan kita semua kemakmuran yang adil. Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah," tambah JK.
Di sisi lain, kata JK, potensi krisis ekonomi bisa terjadi. Apalagi, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. "Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati," katanya
(cip)
tulis komentar anda