PSBB Perlu Dukungan Semua Elemen Masyarakat
Senin, 13 April 2020 - 08:07 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajak semua elemen masyarakat mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Sikap sungguh-sungguh dan konsisten dalam menjalankannya akan menghentikan wabah Covid-19.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan semua pihak harus mengawal PSBB agar efektif untuk membendung wabah Covid-19 di DKI Jakarta. “Walau PSBB sejatinya sangat terlambat dan hanya secuil dari kebijakan karantina wilayah dalam UU tentang Karantina Kesehatan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews.com.
DKI Jakarta mulai sekarang hingga 14 hari kedepan menerapkan PSBB. Secara umum, pelaksanaannya hampir sampai dengan yang telah dilakukan selama tiga minggu sebelumnya. Yang membedakan adanya bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak wabah Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan akan ada pembatasna pergerakan orang dan penegakan hukum. "Karena akan disusun peraturan yang punya kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti," terangnya saat mengumumkan telah mendapatkan izin untuk menerapkan PSBB.
Dari aturan PSBB masih yang menjadi perdebatan, yakni larangan bagi pengemudi ojek online (ojol) membawa penumpang. Mereka hanya diizinkan melayani jasa pemesanan makanan dan barang. Ini memang banyak diprotes pengemudi ojol yang keberatan karena penghasilannya akan menurun.
Namun, Tulus mendukung larangan itu karena apabila diperbolehkan akan melanggar protokol kesehatan tentang phsycal distancing. “Jangan ada ide yang aneh-aneh dan nyeleneh,” ucapnya.
YLKI menyarankan agar perusahaan penyedia jasa transportasi daring memberikan relaksasi dengan menurunkan potongan untuk pengemudi. Selama ini, pembagian pendapatan dari jasa yang diberikan, yakni 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen perusahaan. Ini bisa diturunkan selalama wabah Covid-19 menjadi 10-15 persen.
"Selanjutnya mari kita awasi dengan seksama pemberian insentif pada kelompok miskin dan rentan miskin yang terdampak oleh wabah Covid-19. Juga mengawasi implementasi PSBB agar tepat sasaran," terangnya.
Selain Jakarta, kota penyangga, seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang,(Botabek) telah mengajukan PSBB ke menteri kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan wilayah Botabek itu satu kluster dengan DKI Jakarta.
"Data menunjukan secara nasional 70 persen pasien Covid-19 persebarannya ada di Jabotabek," ucapnya.
Tulus mengatakan PSBB bisa ditingkatkan lagi apabila tidak efektif membendung wabah Covid-19. "Maka kita dorong agar Presiden Jokowi jangan ragu untuk menerapkan karantina wilayah, bahkan karantina rumah, sebagaimana mandat UU tentang Karantina Kesehatan," pungkasnya.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan semua pihak harus mengawal PSBB agar efektif untuk membendung wabah Covid-19 di DKI Jakarta. “Walau PSBB sejatinya sangat terlambat dan hanya secuil dari kebijakan karantina wilayah dalam UU tentang Karantina Kesehatan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews.com.
DKI Jakarta mulai sekarang hingga 14 hari kedepan menerapkan PSBB. Secara umum, pelaksanaannya hampir sampai dengan yang telah dilakukan selama tiga minggu sebelumnya. Yang membedakan adanya bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak wabah Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan akan ada pembatasna pergerakan orang dan penegakan hukum. "Karena akan disusun peraturan yang punya kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti," terangnya saat mengumumkan telah mendapatkan izin untuk menerapkan PSBB.
Dari aturan PSBB masih yang menjadi perdebatan, yakni larangan bagi pengemudi ojek online (ojol) membawa penumpang. Mereka hanya diizinkan melayani jasa pemesanan makanan dan barang. Ini memang banyak diprotes pengemudi ojol yang keberatan karena penghasilannya akan menurun.
Namun, Tulus mendukung larangan itu karena apabila diperbolehkan akan melanggar protokol kesehatan tentang phsycal distancing. “Jangan ada ide yang aneh-aneh dan nyeleneh,” ucapnya.
YLKI menyarankan agar perusahaan penyedia jasa transportasi daring memberikan relaksasi dengan menurunkan potongan untuk pengemudi. Selama ini, pembagian pendapatan dari jasa yang diberikan, yakni 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen perusahaan. Ini bisa diturunkan selalama wabah Covid-19 menjadi 10-15 persen.
"Selanjutnya mari kita awasi dengan seksama pemberian insentif pada kelompok miskin dan rentan miskin yang terdampak oleh wabah Covid-19. Juga mengawasi implementasi PSBB agar tepat sasaran," terangnya.
Selain Jakarta, kota penyangga, seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang,(Botabek) telah mengajukan PSBB ke menteri kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan wilayah Botabek itu satu kluster dengan DKI Jakarta.
"Data menunjukan secara nasional 70 persen pasien Covid-19 persebarannya ada di Jabotabek," ucapnya.
Tulus mengatakan PSBB bisa ditingkatkan lagi apabila tidak efektif membendung wabah Covid-19. "Maka kita dorong agar Presiden Jokowi jangan ragu untuk menerapkan karantina wilayah, bahkan karantina rumah, sebagaimana mandat UU tentang Karantina Kesehatan," pungkasnya.
(faj)
tulis komentar anda