Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung: Kami Kesal dan Marah, Banyak Kejadian Cederai Demokrasi
Sabtu, 11 November 2023 - 18:41 WIB
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas perhelatan Pemilu dan Pilpres 2024. Foto/MPI
JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas perhelatan Pemilu dan Pilpres 2024 .
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," ujar Todung dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Todung mengatakan TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Untuk itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," kata Todung.
Todung mengingatkan ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung melanjutkan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," kata Todung.
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," ujar Todung dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Baca Juga
Todung mengatakan TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Untuk itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," kata Todung.
Todung mengingatkan ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung melanjutkan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," kata Todung.
tulis komentar anda