Mahfud MD Harapkan TNI-Polri dan ASN Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
Kamis, 09 November 2023 - 11:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti pentingnya netralitas TNI-Polri dan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi persaingan jelang Pemilu 2024. Foto/Dok MPI
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti pentingnya netralitas TNI-Polri dan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi persaingan jelang Pemilu 2024. Dalam suatu acara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu (8/11/2023), calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo itu mengakui bahwa persaingan politik memang umum terjadi, namun tetap berharap agar TNI-Polri dan ASN dapat menjaga netralitasnya.
"Menjelang pemilunya tentu aparat-aparat ASN, TNI-Polri harus netral dan itu sudah dinyatakan baik oleh Kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa Polri harus profesional tidak boleh memihak, ke Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih kita harus bersatu lagi. Itu sudah bagus," tegas Mahfud.
Namun, Mahfud juga mengutarakan kekhawatirannya terkait pengendalian kecurangan dalam proses pemilu. Dia meragukan kemungkinan untuk mengawasi lebih dari 840 ribu tempat pemungutan suara (TPS).
"Yang terpenting tadi dari arahan presiden ada yang membuat kita pesimis. Pertama, tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan baik resmi maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan kalau ada kecurangan," ujar Mahfud.
Terkait partisipasi putra dari Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Mahfud menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan keikutsertaannya secara hukum. Lebih lanjut, isu netralitas menjadi perhatian ketika MK mengabulkan gugatan terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Gugatan itu memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki pengalaman kepemimpinan daerah untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Hal ini telah memperkuat posisi Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Dengan pernyataan Mahfud MD tersebut, menjadi jelas bahwa netralitas TNI-Polri dan ASN akan menjadi fokus penting dalam proses Pemilu 2024. Meskipun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, Mahfud tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas pemilu akan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran TNI-Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses pemilu berjalan secara transparan dan demokratis.
"Menjelang pemilunya tentu aparat-aparat ASN, TNI-Polri harus netral dan itu sudah dinyatakan baik oleh Kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa Polri harus profesional tidak boleh memihak, ke Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih kita harus bersatu lagi. Itu sudah bagus," tegas Mahfud.
Namun, Mahfud juga mengutarakan kekhawatirannya terkait pengendalian kecurangan dalam proses pemilu. Dia meragukan kemungkinan untuk mengawasi lebih dari 840 ribu tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga
"Yang terpenting tadi dari arahan presiden ada yang membuat kita pesimis. Pertama, tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan baik resmi maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan kalau ada kecurangan," ujar Mahfud.
Terkait partisipasi putra dari Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Mahfud menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan keikutsertaannya secara hukum. Lebih lanjut, isu netralitas menjadi perhatian ketika MK mengabulkan gugatan terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Gugatan itu memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki pengalaman kepemimpinan daerah untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Hal ini telah memperkuat posisi Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Dengan pernyataan Mahfud MD tersebut, menjadi jelas bahwa netralitas TNI-Polri dan ASN akan menjadi fokus penting dalam proses Pemilu 2024. Meskipun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, Mahfud tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas pemilu akan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran TNI-Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses pemilu berjalan secara transparan dan demokratis.
Mengapa Aparatur Negara Harus Menjaga Netralitas Jelang Pemilu 2024?
tulis komentar anda