Songsong Dinamika Baru, Ditjen Bina Pemdes Beri Pelatihan P3PD ke Aparatur Desa
Rabu, 08 November 2023 - 20:32 WIB
Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan desa saat ini menghadapi tantangan mendesak. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan desa saat ini menghadapi tantangan mendesak. Tantangan itu adalah penataan penyelanggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa .
"Faktor yang sangat menentukan terwujudnya hal ini yakni SDM (sumber daya manusia) aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa," ujarnya saat menutup pelatihan aparatur desa secara daring untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
La Ode mengatakan mempersiapkan jajaran aparatur pemerintah sangat penting dalam menyongsong perubahan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat desa yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah melatih aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023 dan 2024 dan tersebar di 33 provinsi.
Dia melanjutkan program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes (termasuk dana desa).
"Prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa," katanya.
Menurutnya, ini juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif, serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan.
"Harapannya terjadi percepatan pembangunan desa dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa dan berinovasi memajukan desa dengan berbagai program yang dapat mengoptimalkan potensi, tantangan, dan peluang yang ada di desa dengan mendorong partispasi masyarakat," paparnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu TB Chaerul Dwi Sapta menambahkan pelatihan ini diharapkan memberikan dampak pada meningkatnya peran aparatur desa dan pengurus lembaga desa dalam mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif.
Selain itu, tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan bisa lebih optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas belanja desa. "Optimalnya potensi ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes, sehingga dapat menekan laju urbanisasi," tuturnya.
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, kata Chaerul, ada 964 desa yang ditarget, namun hingga akhir pelatihan terealisasi 892 desa (92,53%). Adapun pesertanya ditarget sebanyak 3.856, namun terealisasi 3.357 (87,06%).
"Faktor yang sangat menentukan terwujudnya hal ini yakni SDM (sumber daya manusia) aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa," ujarnya saat menutup pelatihan aparatur desa secara daring untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
La Ode mengatakan mempersiapkan jajaran aparatur pemerintah sangat penting dalam menyongsong perubahan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat desa yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah melatih aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023 dan 2024 dan tersebar di 33 provinsi.
Dia melanjutkan program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes (termasuk dana desa).
"Prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa," katanya.
Menurutnya, ini juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif, serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan.
"Harapannya terjadi percepatan pembangunan desa dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa dan berinovasi memajukan desa dengan berbagai program yang dapat mengoptimalkan potensi, tantangan, dan peluang yang ada di desa dengan mendorong partispasi masyarakat," paparnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu TB Chaerul Dwi Sapta menambahkan pelatihan ini diharapkan memberikan dampak pada meningkatnya peran aparatur desa dan pengurus lembaga desa dalam mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif.
Selain itu, tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan bisa lebih optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas belanja desa. "Optimalnya potensi ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes, sehingga dapat menekan laju urbanisasi," tuturnya.
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, kata Chaerul, ada 964 desa yang ditarget, namun hingga akhir pelatihan terealisasi 892 desa (92,53%). Adapun pesertanya ditarget sebanyak 3.856, namun terealisasi 3.357 (87,06%).
(kri)
tulis komentar anda