Turunnya Elektabilitas Prabowo-Gibran Bukti Publik Kecewa Putusan MK

JAKARTA - Hasil survei terbaru Charta Politika menunjukkan hasil pencalonan Gibran Rakabuming Raka malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto. Hal itu dinilai wajar oleh pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi.

Menurut Airlangga, penurunan elektabilitas itu merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik bahwa telah terjadi intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Gibran seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi alias paman Gibran. Apalagi, di media sosial juga marak plesetan MK menjadi Mahkamah Keluarga. Sebuah sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah UU Pemilu untuk meloloskan Gibran.

“Survei yang dilakukan Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” ujar Airlangga kepada media, Selasa (7/11/2023).

Airlangga memaparkan, persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK membuat pandangan publik bergeser. Terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran.

“Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” ujar doktor alumnus Murdoch University, Australia tersebut.



Seperti diketahui, pada Senin (6/11/2023), Charta Politika merilis hasil survei terbaru. Simulasi tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8%, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7%), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3%). Adapun jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3%.

Survei Charta Politika juga menyebutkan sebanyak 39,7% responden percaya Presiden Jokowi turut campur dalam keputusan MK. Sebanyak 49,9% responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan langkah Gibran sebagai cawapres.

Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan, apabila skandal di MK diibaratkan drama maka publik percaya Jokowi juga punya peran dalam drama tersebut. “Atau bahkan beberapa pihak mensinyalir, salah satu sutradara di balik drama itu, wajar saja, karena presiden tidak pernah menyampaikan ekspresinya secara eksplisit,” jelasnya.

Pakar Komunikasi Politik UGM ini menambahkan, Jokowi sebagai Presiden menjadi sangat sentral dalam politik hari ini. Peran Jokowi sangat besar, bukan sekadar dari proses kandidasi namun juga sampai nanti penyelenggaraan Pemilu.