El Nino Belum Selesai, Pemerintah Diimbau Tetap Mitigasi Kekeringan
Kamis, 02 November 2023 - 15:11 WIB
Baca juga: Mendagri Minta Daerah Antisipasi Dampak El Nino
"Kemarau kering akan berdampak pada berbagai sektor yaitu di sektor pertanian dimana prooduksi tanaman pangan terancam mengalami penurunan akibat terganggunya siklus masa tanam, gagal panen, kurangnya ketahanan jenis tanaman atau penyebaran hama yang aktif pada kondisi kering. Di sektor sumber daya air, situasi ini berakibat pada berkurangnya sumber daya air. Di sektor perdagangan memicu lonjakan harga bahan pangan," jelasnya.
"Di sekor kehutanan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Di sektor energi, situasi tersebut menekan jumlah produksi energi yang bersumber dari PLTA. Di sektor ketahanan meningkatkan risiko kesehatan berkaitan dengan sanitasi dan ketersediaan air bersih untuk di konsumsi dan kebersihan. Bagi daerah yang mengalami karhutla, kondisi ini juga dapat berakibat pada polusi udara dan memicu terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," sambung Dwikorita
Berdasarkan pantauan BMKG, hingga pertengahan Oktober 2023, sebagian wilayah di Pulau Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara,Kalimantan bagianselatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi bagianselatan, Maluku serta Papua bagian selatantelah mengalamiHari Tanpa Hujan(HTH) berturut-turutantara 21-60 hari.
Sedangkan, Hari Tanpa Hujankategori Ekstrem Panjang yaitu lebih dari 60 hariterpantau terjadi di wilayah Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalteng, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun HTH terpanjang tercatat selama176 hari terjadidi Sumba Timur dan Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur.
Dijelaskan Dwikorita, ada tujuh strategi yang perlu diambil pemerintah untuk mitigasi krisis kemarau kering ini yaitu pertama, manajemen air yang efisien untuk memastikan pasokan air sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
"Kemarau kering akan berdampak pada berbagai sektor yaitu di sektor pertanian dimana prooduksi tanaman pangan terancam mengalami penurunan akibat terganggunya siklus masa tanam, gagal panen, kurangnya ketahanan jenis tanaman atau penyebaran hama yang aktif pada kondisi kering. Di sektor sumber daya air, situasi ini berakibat pada berkurangnya sumber daya air. Di sektor perdagangan memicu lonjakan harga bahan pangan," jelasnya.
"Di sekor kehutanan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Di sektor energi, situasi tersebut menekan jumlah produksi energi yang bersumber dari PLTA. Di sektor ketahanan meningkatkan risiko kesehatan berkaitan dengan sanitasi dan ketersediaan air bersih untuk di konsumsi dan kebersihan. Bagi daerah yang mengalami karhutla, kondisi ini juga dapat berakibat pada polusi udara dan memicu terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," sambung Dwikorita
Berdasarkan pantauan BMKG, hingga pertengahan Oktober 2023, sebagian wilayah di Pulau Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara,Kalimantan bagianselatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi bagianselatan, Maluku serta Papua bagian selatantelah mengalamiHari Tanpa Hujan(HTH) berturut-turutantara 21-60 hari.
Sedangkan, Hari Tanpa Hujankategori Ekstrem Panjang yaitu lebih dari 60 hariterpantau terjadi di wilayah Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalteng, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun HTH terpanjang tercatat selama176 hari terjadidi Sumba Timur dan Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur.
Dijelaskan Dwikorita, ada tujuh strategi yang perlu diambil pemerintah untuk mitigasi krisis kemarau kering ini yaitu pertama, manajemen air yang efisien untuk memastikan pasokan air sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Lihat Juga :